Ridwan Hisjam
Jakarta, Jurnas.com - Kandidat bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai dimajukannya penetapan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umun Partai Golkar secara aklamasi tidak sesuai dengan tata tertib Munas X Partai Golkar.
Kata Ridwan, jika berpijak pada tata tertib (tatib) Munas, telah disepakat dalam rapat pleno pertama, di mana tahap pemilihan itu dilakukan saat pleno keenam.
"Tapi kemarin itu kan baru pleno ketiga, harusnya laporan bertanggungjawab saja. Tetapi, acara pemilihan tetap diajukan ke pleno ketiga, ya itulah kesalahannya," kata Ridwan dihubungi Kamis (5/12/2019).
Mantan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur ini mengatakan, aklamasi yang dilakukan semalam seperti pasar malam. Karena tidak sesuai dengan tatib yang ditetapkan oleh Munas. Peserta hanya berteriak dukung-dukung, tanpa mengindahkan Tatib.
"Cuma ngomong dukung saja, dukung siap-siap. Itu kan pasar malem ya to. Iya gitu loh," ucapnya.
Sebagai kandidat calon ketum yang mengikuti prosedur sejak awal, Ridwan merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan. Seharusnya, kata Ridwan, jika memang ingin pemilihan dilakukan malam tadi, panitia memanggilnya sebagai kandidat yang ikut proses pendaftaran.
"Karena walau bagaimana pun, saya masih tercantum sebagai bakal calon ketua umum. Seharusnya, dipanggil," ujar Ridwan.
Jika itu terjadi, Ridwan mengaku akan menyatakan, "Setelah melihat aspirasi semua. Saya dengan ini mendukung pak Airlangga dan saya tidak maju, langsung diputuskan aja atau saya bilang gitu. Tapi pleno kan tidak dilakukan itu," kata Ridwan.
Akibat proses yang tidak sesuai, Ridwan menilai pemilihan ketua umum pada Munas X Golkar dilakukan secara inkonstitusional, karena aturan yang ada di AD/ART tidak dilakukan.
"Jadi dilakukan secara inkostitusional, aturan yang ada di AD/ART tidak dilakukan," tegasnya.
Meski kecewa dan menilai pemilihan proses pemilihan ketum inkonstitusional, Hisyam mengaku akan tetap loyal terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Ridwan Hisjam sebagai kader senior Golkar tetap loyal kepada keputusan Munas. Tetapi, publik harus tau proses itu adalah inkonstitusional, karena saya tidak pernah mundur. Jadi status saya sampai saat ini masih calon ketua umum," tukas Ridwan Hisjam.
Ridwan Hisjam Munas X Partai Golkar
