Presiden Iran, Hasan Rouhani (Foto: Abedin Taherkenareh/EPA)
Teheran, Jurnas.com - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengajukan rancangan anggaran negara kepada parlemen. Anggaran itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada minyak.
Anggaran itu juga dimaksudkan untuk menentang dan melawan sanksi Amerika Serikat (AS).
Ia memberi nilai rancangan anggaran sekitar 4.845 triliun real ($ 38,8 miliar pada tingkat pasar bebas) untuk tahun Iran berikutnya yang dimulai pada 20 Maret 2020.
"Tahun depan, mirip dengan tahun ini, anggaran kami adalah anggaran perlawanan dan ketekunan terhadap sanksi," katanya kepada parlemen di Teheran, Minggu (8/12).
"Anggaran ini menyampakan kepada dunia bahwa meskipun ada sanksi, kami akan mengelola negara, terutama dalam hal minyak," tambahnya.
Anggaran, katanya, telah memperhitungkan kampanye tekanan maksimumAS terhadap Republik Islam."Ini adalah anggaran untuk menolak sanksi dengan ketergantungan pada minyak," katanya.
Rouhani menekankan, musuh sudah gagal menghancurkan ekonomi Iran dan bahwa pemerintah telah mengambil langkah besar menuju kemakmuran dan kemajuan.
"Musuh kita - AS dan rezim Zionis - berpikir bahwa dengan sanksi berat mereka akan membuat negara tidak dapat membangun negara dan pemerintah tidak berdaya untuk menegakkan hukum dan anggaran, tetapi mereka telah kecewa sampai hari ini dan akan terus menjadi begitu."
Anggaran baru termasuk kenaikan 15 persen dalam upah pegawai pemerintah.
Presiden Rouhani mengajukan anggaran baru setelah memutuskan bulan lalu untuk menaikkan harga bensin sebesar 50 persen.
Rouhani menyatakan harapannya hari Minggu bahwa tindakan itu akan membantu swasembada bahan bakar Iran yang baru lahir berlanjut.
Pada bulan Maret, katanya, produksi bensin di Iran akan mencapai 110 juta liter per hari, dua kali volume yang diproduksi negara itu enam tahun lalu ketika pemerintahannya mulai menjabat.
Iran jengkel di bawah sanksi AS yang paling kejam yang bertujuan untuk menurunkan ekspor minyak negara itu ke nol.
KEYWORD :Anggaran Perlawanan Sanksi AS Iran Hassan Rouhani
