Rakorbid Pariwisata PDIP
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly meminta para kepala daerah untuk segera menginventarisasi dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual komunal.
Ia berpesan, jangan sampai semuanya terlambat dan belakangan yang muncul kemarahan karena hak itu didaftarkan lebih dulu oleh negara lain.
"Jadi para kepala daerah cari spotnya dan daftarkan ke kita supaya jangan dicuri orang," kata Yasona dalam diskusi yang digelar disela rakorbid pariwisata tingkat nasional DPP PDI Perjuangan (PDIP), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (22/12/2019).
Yasona berbicara di hadapan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam sesi diskusi rakorbid bertema `Kepribadian dalam Kebudayaan: Konektivitas dan Sinergitas Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata Daerah di Indonesia`.
Selain Yasona, pembicara lainnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Lebih lanjut, Yasona menyatakan ada beragam budaya Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional yang bisa dipatenkan dan menjadi modal dasar pembangunan nasional.
Wujud hak kekayaan intelektual komunal itu adalah pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis.
Contohnya, sumber daya genetik termasuk ikan-ikan lokal yang bisa mendukung industri kosmetik dan obat-obatan. Lalu jamu-jamuan yang jenisnya kaya tergantung wilayah di Indonesia.
"Jamu urat lah, sari rapat, jamu masuk angin. Ini kekayaan komunal yang harus didaftarkan," kata Pria asal Nias Sumatera Utara itu.
Dia lalu memberi sejumlah contoh kasus soal pentingnya pendaftaran itu. Adalah seorang Desak Suarti, perajin perak asal Gianyar Bali yang menjual kerajinannya kepada seorang konsumen di luar negeri. Tanpa sepengetahuannya, konsumen ini mendaftarkan desain kerajinan perak itu.
"Beberapa waktu kemudian, Desak mengekspor namun dituduh melanggar TRIPs," kata Yasona.
Atau perusahaan Shiseido asal Jepang yang pada 1995 hendak mempatenkan produk dengan menggunakan rempah Indonesia. Shiseido akhirnya membatalkannya karena dianggap melanggar hak komunal Indonesia.
"Jadi kita harus menyadari hak kekayaan intelektual ini. Karena kita harus melindunginya," imbuh dia.
Diapun meminta para kepala daerah dari PDIP, yang juga hadir di acara itu, untuk mengawinkan hak komunal itu dengan turisme. Misalnya, sejumlah rempah lokal yang menjadi bahan pijat maupun spa, dimasukkan sebagai bagian dari paket wisata di daerah itu. Lalu didaftarkan ke Kemenkumham.
"Kekayaan intelektual kini sudah dikawinkan dengan turisme, dikawinkan juga dengan ekonomi kreatif. Beberapa negara sudah melakukan ini," kata Yasona.
Setelah didaftarkan, harganya akan menjadi naik. Sebagai contoh, lada muntok dahulu dihargai cuma Rp30 ribu perkilogram. Setelah didaftarkan, harganya hingga Rp300 ribu perkilogram. Sebab produksinya hanya boleh di wilayah yang didaftarkan serta produksinya diawasi oleh negara.
Saat ini, baru ada 744 ekspresi budaya tradisional, 124 pengetahuan tradisional, 21 potensi indikasi geografis, 44 sumber daya genetik, 93 indikasi geografis terdaftar. "Masih sangat sedikit sekali. Jangan sesudah dicuri orang baru kita ribut. Mulai sekarang, mulailah bekerja," tandasnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama, menyatakan pariwisata harus bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi devisa negara utama. Pihaknya meyakini bahwa budaya kita, kearifan lokal kita, keramahtamahan kita, menjadi kunci sukses keberhasilan pariwisata nasional.
"Yang membuat Indonesia sangat unik itu adalah kebudayaannya, keramahtamahannya, ciri khas lokalnya. Dan ini harus betul-betul kita pahami," kata Wisnutama.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan pihaknya mendukung pengembangan pariwisata dengan berusaha menjaga lingkungan yang alami. Pihaknya berterima kasih kepada kepala daerah dari PDIP karena sudah berusaha mengurangi sampah dan melakukan penghijauan.
"Saya yakin, sehabis ini pasti akan ada inovasi yang akan dilakukan lagi," kata Siti.
Kekayaan Komunal Pariwisata Rakorbid
