Presiden Iran Hassan Rouhani (R) dan rekannya, Presiden Rusia, Vladimir Putin (Foto: Irna)
Moskow, Jurnas.com - Duta besar baru Iran untuk Rusia, Kazem Jalali menekankan perlunya Teheran dan Moskow bekerja sama untuk melawan "terorisme ekonomi" Amerika Serikat (AS) karena kedua negara korban sanksi Washington.
"Adalah penting bagi kita untuk memperkuat hubungan politik, memperluas kerja sama bilateral, regional dan internasional, dan untuk memerangi terorisme ekonomi AS, yang diberlakukan secara sepihak baik di Iran dan mapun di Rusia," ujar Jalali, Rabu (25/12).
Sebelumnya pada hari itu, Presiden Hassan Rouhani mengatakan, Iran bukan satu-satunya negara yang menjadi sasaran kesengsaraan ekonomi yang disebabkan oleh kampanye tekanan AS.
"Dalam forum empat arah, yang diikuti oleh Iran, Malaysia, Turki dan Qatar , kami menyadari bahwa negara-negara lain juga mengalami kesulitan dalam interaksinya dengan AS," kata Rouhani merujuk pada KTT Kuala Lumpur 2019.
Masalah yang dihadapi bangsa Iran kurang lebih mirip dengan yang dihadapi negara-negara lain. Karena itu, ia menekankan, semua negara, termasuk yang berpartisipasi dalam KTT Kuala Lumpur, menyalahkan AS atas kampanye tekanan pada Bangsa Iran.
Ketegangan meningkat antara Teheran dan Washington sejak Mei 2018 ketika Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani antara Iran dan negara-negara P5 +1 (AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia dan Jerman).
Iran mengatakan AS sudah terlibat dalam "terorisme ekonomi" terhadap Republik Islam karena semua warga Iran dari semua lapisan masyarakat menanggung beban tindakan hukuman tersebut.
Hubungan antara AS dan Rusia juga meredup dalam berbagai masalah, termasuk krisis Suriah, konflik Ukraina, serta tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016, yang dibantah Moskow.
Gedung Putih memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Rusia, yang sudah berjanji akan melakukan tindakan balasan.
Dalam langkah terbaru untuk memukul ekonomi Rusia, Trump menandatangani undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan mana pun yang membantu perusahaan gas milik negara Rusia, Gazprom, menyelesaikan pipa ke Uni Eropa.
Sanksi tersebut menargetkan perusahaan membangun Nord Stream 2, jalur pipa bawah laut yang akan memungkinkan Rusia meningkatkan ekspor gas ke Jerman.
Pemerintah Rusia berjanji akan membalas sanksi AS pada pipa. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, Moskow akan mengambil langkah-langkah "timbal balik" atas sanksi, yang dianggap Rusia tidak dapat diterima.
"Bagaimana dan kapan itu akan dilakukan tetap menjadi pertanyaan kepentingan nasional Rusia," kata Peskov kepada wartawan, menambahkan bahwa Kremlin masih berharap untuk menyelesaikan Nord Stream 2.
KEYWORD :Sanksi Amerika Serikat Sanksi Sepihak Pemerintah Iran Sanksi Rusia
