Ilustrasi Beasiswa (Berita Sulsel)
Jakarta, Jurnas.com - Alinsi Mahasiswa Doktor Nasional (AMDN) adalah himpunan mahasiswa doktor seluruh Indonesia yang dibentuk pada akhir bulan Agustus 2019.
AMDN dibentuka karena persamaan perlakuan karena menjadi korban ketidaktransparanan Kemenristekdikti c.q Dirjend Sumber Daya Iptek dalam proses seleksi beasiswa afirmasi untuk dosen PTS dan PTN yang sedang menempuh studi jenjang doktoral. Beasiswa afirmasi tersebut bernama beasiswa pascasarjana dalam negeri (BPP-DN) Tahun 2019.
AMDN melakukan unjuk rasa pertama kali pada tanggal 28 Agustus 2019 di depan Istana Negara dan Kantor Kementerian Keuangan RI dikuti oleh Ratusan Mahasiswa Doktor dari Sabang sampai Merauke, baik dari Universitas Negeri Maupun Universitas Swasta.
Dalam pernyataan resmi yang diperoleh Jurnas.com, Ahad (5/1/2020), aksi unras dipicu atas banyaknya temuan kecurangan yang dilakukan oleh baik dari universitas penyelenggara BPP-DN 2019 maupun oleh pihak Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti dalam seleksi penerimaan beasiswa yang mengakibatkan Ratusan Calon Doktor yang Nota Benenya adalah seorang dosen terancam putus studi.
Dalam pada itu, sebagai korban BPP-DN 2019, AMDN telah melakukan berbagai macam upaya penyelesaian melalui surat menyurat, negosiasi, dan pertemuan formal/hearing, baik dengan pihak Kemendikbud (dulu Kemenristekdikti) maupun Komisi X DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Namun sampai saat ini, belum ada titik temu dan solusi atas nasib dosen yang berstatus mahasiswa doktor untuk kelanjutan studinya. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa doktor berstatus dosen tersebut mengalami tekanan hidup karena tidak dapat melakukan pembayaran biaya kuliah dan terancam putus studi sebagai calon doktor.
"Oleh karena itu, AMDN kembali akan menggelar unjuk rasa diikuti ratusan Mahasiswa Doktor Se-Nusantara pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 di Depan Pintu Gerbang Kemendikbud RI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta,"
Para korban BPP-DN menggugat ketidakseriusan Pemerintah mengelola beasiswa dan ada dugaan praktek mafia pendidikan dana pengelolaan BPP-DN.
"Kami akan meminta Presiden Joko Widodo untuk mendesak pertanggungjawaban secara penuh Kemenristekdikti (sekarang Kemendikbud) untuk mencari solusi atas kelanjutan studi dosen yang sedang menempuh jenjang studi doktoral akibat sengakrut beasiswa BPPDN tahun 2019,"
AMDN juga mendesak Mendikbud Nadiem Makarim untuk membongkar dugaan adanya mafia pendidikan dalam pengelolaan beasiswa BPP-DN
AMDN pun meminta BPK RI melakukan audit investigasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas sengkarut seleksi BPP- DN tahun 2019 yang menyebabkan ratusan korban seleksi beasiswa BPPDN yang juga calon doktor seluruh Indonesia
KEYWORD :Beasiswa AMDN mahasiswa doktor Kemendikbud
