Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Khilmi
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Khilmi mengungkapkan Polemik gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang semakin membengkak dari Rp 802 miliar pada Oktober 2018 menjadi Rp 12,4 triliun pada akhir 2019 menunjukan keteledoran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan.
Khilmi menduga kegagalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan karena lembaga itu melakukan pembiaran masalah itu berlarut-larut.
Sebab kasus gagal bayar dan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya sudah berlangsung lama.
"Jadi ini kesalahan juga dari OJK (yang tak bisa mengawasi lembaga keuangan dan asuransi), (karena OJK) sebagai pengawas dari bisnis keuangan, ini yang harus bertanggung jawab juga," kata Khilmi di Nusantara 1, Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/01/2020).
Menurut Khilmi, sebagai regulator jasa keuangan, seharusnya OJK sudah mendeteksi polemik itu sejak awal dan melakukan tindakan serius guna mengantisipasi hal- hal yang kurang diinginkan.
"OJK kan seharusnya punya wewenang untuk memperhentikan bagaimana penyelesaiannnya ini. Tapi kan selama ini OJK membiarkan diri," ujarnya.
Lantaran OJK sebagai institusi yang mempunyai wewenang besar pada perusahaan asuransi maupun produk asuransi yang dikeluarkan Jiwasraya itu kecolongan. Wakil rakyat asal Dapil Jawa Timur X itu pun mengaku khawatir dengan kondisi bisnis keuangan di Indonesia.
"Saya ini juga takut apakah bisnis keuangan di Indonesia aman atau tidak. Karena OJK sebagai badan pengawasan saja, ada asabri kayak gitu. Bumi putera kayak gitu. Jiwasraya kayak gitu. Belum asuransi asuransi yang lain," ujar dia.
Untuk itu, Khilmi mengusulkan agar DPR membentuk pansus.
"Jadi sikap saya akan mengusulkan bikin panja dan pansus untuk jiwasraya ini. Jadi supaya kedepan kita ini bisa mengetahui perusahaan keuangan apa aja yang saat ini sehat," tegas dia.
KEYWORD :OJK Asabri Jiwasraya Pansus
