Kemenhub akan menyetandarisasi dan transparansi biaya logistik.
Manado, Jurnas.com - Guna meningkatkan efektifitas dalam pemanfaatan program tol laut ke depan khususnya pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai strategi melalui standarisasi dan transparansi biaya logistik.
Dirjen Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah merencakan untuk melaksanakan sosialisasi ke berbagai daerah terutama di Wilayah Indonesia Timur salah satunya untuk mensosialisasikan kembali program tol laut jilid II.
"Jilid II ini tentunya harus berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa tol laut ini adalah laboratorium logistik kita, karena disana kita bisa memperbaiki sistem logistik kita agar dapat berjalan dengan baik. Perhatian Bapak Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut terhadap tol laut ini sangat luar biasa, dimana hampir setiap minggu kita mengadakan rapat pimpinan untuk melaporkan progress tol laut," ujar Capt. Wisnu Handoko saat memberikan sambutan dan pengarahan pada acara sosialisasi Strategi Peningkatan Pemanfaatan Tol Laut di Manado, Kamis (16/1).
Lebih lanjut, Capt. Wisnu mengungkapkan bahwa Ia telah menyiapkan strategi peningkatan pemanfaatan program tol laut logistik khususnya di tahun 2020 melalui 5 aspek, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Digitalisasi, Kapal, Pelabuhan dan Sistem Logistik.
Pertama, terkait SDM, Capt. Wisnu mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, gerai maritim dan rumah kita, serta menggelar Bimbingan Teknis IMRK (Informasi Muatan Ruang Kapal) dan aplikasi LCS (Logistic Comunication System).
Kedua yaitu aspek digitalisasi. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan tracking, IMRK-LCS-Phiniship, Data Analisis Zebrax, serta dengan Gojek dan Grab. "Ini bukan sekedar membangun infrastruktur digital, tetapi juga masalah culture kita berlogistik dengan baik, dan kita tidak membebani ini kepada 1 ekosistem, tetapi Pemerintah sebagai agen perubahan yang mendorong," tutur Capt. Wisnu. "Terkait isu digitalisasi, kami sudah bekerjasama dan berdiskusi dengan berbagai aplikasi, termasuk dengan Gojek dan Grab, kita juga sangat tertarik," sambungnya.
Selain itu, terdapat aspek penambahan kapal, dimana dilakukan juga penambahan trayek, pola subsidi, kepastian jadwal kapal, menggunakan Kapal Negara, BUMN, dan Swasta. Sedangkan untuk aspek sistem logistik, Ia berusaha untuk meningkatkan transparansi harga. "Kuncinya adalah bagaimana kita mentransparansi biaya kemudian bagaimana kita menstandarisasikan biaya supaya ada suatu kepastian, dan dari sisi kami bagaimana performa kapal ini bisa kita jaga begitu juga pelabuhan," kata Capt. Wisnu.
Menambahkan apa yang disampaikan oleh Capt. Wisnu Handoko, Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat Capt. Hasan Sadili juga turut menjelaskan manfaat kehadiran tol laut, yaitu menjamin ketersediaan barang pokok dan penting lainnya sehingga dapat mengurangi disparitas harga pada daerah tujuan tol laut, terwujudnya konektivitas logistik barang sehingga bisa mencapai ke daerah T3P, serta ketersediaan kapal yang terjadwal dan teratur untuk dapat mengangkut barang pokok dan barang penting lainnya dan terhubungnya konektivitas dari moda transportasi laut, darat dan udara menuju daerah hinterland.
Lebih lanjut, Capt. Hasan mengungkapkan bahwa pelaksanaan angkutan barang di laut (tol laut) setiap tahunnya meningkat. Dimulai dari tahun 2016 program tol laut dilayani 6 kapal untuk 6 trayek dengan 3 pelabuhan pangkal dan 40 pelabuhan singgah. Pada tahun 2017, program tol laut ini meningkat dengan 13 kapal dan 13 trayek dengan pelabuhan pangkal dan singgah masih tetap. Sedangkan pada tahun 2018, meningkat menjadi 19 kapal dan 18 trayek ditambah dengan 3 pelabuhan transhipment dan pangkal, serta 55 pelabuhan singgah. Selanjutnya, pada tahun 2019 pelayanan program tol laut meningkat dengan 19 kapal dan 20 trayek dengan penambahan menjadi 4 pelabuhan pangkal, 5 pelabuhan transhipment dan 72 pelabuhan singgah.
"Pada tahun 2020 ini, Ditjen Perhubungan Laut memiliki rencana penambahan dari setiap aspek program tol laut menjadi 26 kapal yang terdiri dari 14 kapal negara, 5 kapal milik PT. Pelni, 5 kapal PT. ASDP dan 2 kapal swasta dengan jumlah trayek sebanyak 26, 3 pelabuhan pangkal, 6 pelabuhan transhipment dan 90 pelabuhan singgah," kata Capt. Hasan.
Pada kesempatan yang sama, dalam mengamankan dan memperkuat Pasar Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian Perdagangan Hamida juga menjelaskan arah kebijakan Kementerian Perdagangan ke depan. Hamida mengatakan terdapat 2 arah kebijakan, yaitu penguatan jaringan distribusi untuk bahan pokok dan penting, serta pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap bahan pokok dan penting.
Lebih lanjut, Hamida menjelaskan bahwa untuk penguatan jaringan distribusi untuk bahan pokok dan penting terdapat beberapa strategi dalam mewujudkannya, yaitu dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan di daerah untuk mengatasi kelangkaan stok, mengoptimalkan pemanfaatan Gerai Maritim dan Tol Laut, serta mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Perdagangan Antar Provinsi.
Sedangkan bagi kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap bahan pokok dan penting, strategi yang dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok, meningkatkan pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, dan meningkatkan koordinasi untuk pengawasan barang bahan pokok dan penting dengan Pemerintah Daerah.
Dalam acara sosialisasi peningkatan pemanfaatan tol laut ini, turut hadir pula Direktur Usaha dan Angkutan Barang PT Pelni Masrul, Direksi PT Pelindo III dan PT Pelindo IV Riman S. Duyo, dan Raharja Sutanama, Kepala KSOP Kelas II Bitung diwakili oleh Rachmat Dalu, Kepala KSOP Manado Moses I Karaeng, GM PT. TPB Bitung M Ayub Rizal, perwakilan PT Telkom, PT Pelni Kacab Bitung Ending, Owner Startup Phiniship Julio dan perwakilan Media Kompas Biro Manado.
KEYWORD :Tol Laut Kemenhub biaya logistik
