Sabtu, 23/11/2024 22:21 WIB

Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Bawa Pulang Blanko Pengaduan

Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi

I Wayan Sudirta dan Teguh Samudra

Jakarta, Jurnas.com - Tim Hukum PDI Perjuangan berharap praktik jurnalistik berjalan sesuai kaidah dan kode etik mereka. Jangan ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab berlindung di balik atribut pers.

"Agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan khitah sesuai dengan fitrahnya, on the track," ujar Ketua Koordinator Tim Hukum DPP PDI Perjuangan I Wayan Sudirta usai berkonsultasi dengan Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sudirta mengonsultasikan sejumlah pemberitaan kepada Dewan Pers, yang menyudutkan PDIP dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ia menegaskan tidak ingin mengancam kebebasan pers di ranah demokrasi ini. Kehadiran Tim Hukum PDIP, kata Wayan, hanya mencari keadilan mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi sasaran tembak fitnah dan framing yang merugikan.

Sebaliknya, Sudirta menegaskan PDIP justru mendukung kerja-kerja pers yang objektif dan berimbang. Bukan pemberitaan yang menyudutkan dan melawan kaidah pers.

"Tolong berikan jaminan kepada kami, setidak-tidaknya oleh Dewan Pers bahwa pemberitaan yang ada selama ini termasuk kami," jelas Sudirta.

Sudirta yang juga mantan anggota DPD dari Bali ini juga mengingatkan, apakah jurnalis dalam menyudutkan PDIP akhir-akhir ini sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dengan benar.

Sebab, ia merasakan adanya berita-berita yang sangat mendiskreditkan PDIP, seperti penyegelan Kantor DPP PDIP dan framing buruk kepada petinggi PDIP.

"Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi," tegasnya.

"Kami merasakan, kok, konfirmasi ke kami ini sangat kering kalau dikatakan tidak. Padahal salah satu roh dan semangat pers agar berita berimbang adalah konfirmasi," ungkapnya lagi.

Terkait hal inilah, kata Sudirta, PDIP bertanya, sejauh mana tradisi pers yang benar ini sudah berjalan. Maka melalui kasus yang dihadapi PDIP ini diharap menjadi titik balik mudah-mudahan ke depan tidak akan mengulangi kesalahan.

Dalam konsultasi kepada Dewan Pers, kata Sudirta, pihaknya merasa banyak diserang berita bohong. Ia kemudian disarankan untuk membuat pengaduan mewakili DPP PDIP.

Sudirta pun sudah mengantongi blangko pendaftaran pengaduan yang resmi dari Dewan Pers.

Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera menerangkan, hasil konsultasi dengan Dewan Pers akan dibahas dengan DPP PDIP. Pembahasan dengan partai tersebut untuk memastikan langkah apa yang ditempuh selanjutnya. Teguh sendiri belum mau membocorkan media-media apa saja yang menyudutkan PDIP.

"Nanti akan kami laporkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers kepada pemberi kuasa PDIP. Hasilnya akan kami laporkan nanti. Tindakan apa yang dilakukan, perintahnya seperti apa, itu baru kami jalankan. Ini kan kuasa hukum," tegas Teguh.

KEYWORD :

Dewan Pers Tim Hukum PDI Perjuangan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :