Massa yang mendukung undang-undang kewarganegaraan baru memukuli seorang pria Muslim selama bentrokan dengan mereka yang menentang hukum, di New Delhi, India, pada 24 Februari 2020. (Foto: Reuters)
Jakarta, Jurnas.com - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Alo Khamenei mengutuk kekerasan yang terjadi di India, dan meminta negeri Bollywood itu menghentikan pembantaian terhadap umat muslim.
Kerusuhan di timur laut Delhi terjadi setelah aksi pemrotes yang mendemo undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial berubah menjadi kekerasan, menewaskan sedikitnya 47 orang. Kekerasan terutama berpusat di sekitar lingkungan mayoritas Muslim dengan ratusan toko dan rumah dibakar.
"Hati umat Islam di seluruh dunia berduka atas pembantaian umat Islam di India," kata Khamenei di Twitter dilansir Middleeastmonitor, Jumat (06/03).
Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei akan Balas Serangan Israel yang Tewaskan Dua Jenderalnya
"New Delhi harus menghadapi umat Hindu ekstremis & partainya serta menghentikan pembantaian umat Islam untuk mencegah isolasi India dari dunia Islam," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani juga menyatakan keprihatinan tentang nasib umat Islam di negara Asia Selatan, dan mendesak pemerintah India untuk mencegah kekerasan sektarian di negara itu.
"Undang-undang baru itu melanggar hak-hak Muslim," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mendesak India untuk memastikan kesejahteraan semua orang India dan tidak membiarkan premanisme yang tidak masuk akal menang.
Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan, atau CAA, yang disahkan oleh parlemen India pada Desember tahun lalu telah memicu protes dan kerusuhan di seluruh negeri. Ini memberikan kewarganegaraan kepada migran non-Muslim dari tiga negara tetangga.
Undang-undang tersebut telah dikritik oleh badan-badan internasional, dan UNHCR telah mengajukan permohonan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Mahkamah Agung India, meminta untuk dijadikan pihak dalam kasus yang menentang tindakan tersebut.
Terlepas dari demonstrasi dan kritik yang memuncak, pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi telah menolak panggilan untuk mencabutnya.
KEYWORD :Ali Khamenei Pemerintah India Umat Muslim
