Agus Amino
Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon H. Sopidi.
DKPP menilai Sopidi selaku Ketua KPUD Cirebon terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
Sanksi peringatan keras kepada Sopidi disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar DKPP di ruang sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC) , Jakarta, Rabu (4/3/2020) lalu.
Putusan itu dibacakan secara bergantian oleh Plt. Ketua dan anggota DKPP, Muhammad, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati.
Sebelumnya, Agus Amino mengadukan Ketua KPUD Cirebon H Sopidi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Yaitu, pertemuan yang dilakukan antara Ketua KPUD Cirebon Dr Sopidi dengan Selly Andriyani Gantina dalam kapasitas sebagai calon legislatif (DPR RI) No. Urut 3 dari PDI Perjuangan daerah pemilihan VIII Jawa Barat di Hotel Luxton Kota Cirebon pada hari Jumat, 19/4/2019, tepatnya beberapa hari sebelum hari pemilihan umum.
Menanggapi putusan tersebut, Agus Amino menyatakan, Ketua KPUD Cirebon adalah jabatan yang sangat terhormat. Karena itu harus disadari, segala sikap dan tindakannya terikat oleh peraturan.
"Keputusan DKPP tersebut sebagai bukti bahwa Ketua KPU Cirebon telah melanggar peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017, dimana pengaturan kode etik itu bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas,"kata Agus Amino di Jakarta, Jumat(6/3/2020).
"Integritas Penyelenggara pemilihan umum harus berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil dan akuntabel," lanjut Agus Amino.
Dalam pengaduannya ke DKPP, Agus berpendapat, pertemuan penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, yakni antara Sopidi dengan caleg Selly Andriyani Gantina adalah bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
Berdasarkan uraian dan fakta, maka DKPP menilai tindakan Ketua KPUD Cirebon H Sopidi bertemu dengan Caleg DPR RI PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina tidak dibenarkan secara etika dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.
"Pertemuan tersebut jelas dapat menimbulkan syakwasangka yang dapat menurunkan kredibilitas dan kemandirian KPU Kabupaten Cirebon," ujar Agus.
Meski Teradu berdalih pertemuan tersebut dilakukan tidak dengan sengaja, Agus menegaskan bahwa DKPP berpendapat, seharusnya Teradu selaku Penyelenggara Pemilu menyadari dirinya terikat kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, segera pamit dan meninggalkan pertemuan.
"Fakta membuktikan adanya itikad buruk dari Teradu meskipun telah mengetahui kehadiran Peserta Pemilu, Teradu tetap masuk VIP Room dan melayani diskusi diluar kantor," kata DKPP.
Dalam putusannya, DKPP juga berpendapat, pertemuan Ketua KPUD Cirebon H Sopidi dengan Selly Andriyani Gantina, semakin menguatkan kecurigaan khalayak terhadap kemandirian Teradu sebagai penyelenggara Pemilu.
Semestinya, Teradu mampu
memilah dan memilih bertemu dengan siapa, dimana, maupun waktu pertemuannya.
Lebih jauh Agus Amino mengatakan, sangat jelas bahwa Ketua KPU Cirebon juga telah melanggar Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 pasal 75 ayat (1) huruf g, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum yang menegaskan larangan untuk tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat KPU Kabupaten/Kota atau di luar kegiatan kedinasan.
"Ketua KPU Cirebon juga telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 2 tahun 2017 pasal 8 huruf l dan pasal 15 huruf a,"kata Agus.
"Masa sih seorang Ketua KPU tidak mampu memilah dan memilih bertemu dengan siapa, di mana dan kapan waktu pertemuannya,"katanya lagi.
Diingatkan Agus, siapapun bisa mengawasi proses demokrasi dalam pemilihan umum. Keputusan DKPP kata Agus, sebagai momentum agar agar semua pihak agar berperan aktif mengawasi jalannya pemilihan umum.
"Sekecil apapun kesalahan penyelenggara pemilu tidak boleh terjadi, meskipun pertemuan tersebut tertutup dan tidak ada yang mengetahui namun suatu saat ada "angin" yang berhembus memberitahukan," tuntas Agus.
KPUD Cirebon DKPP Agus Amino
