Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daula
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengkaji wacana lockdown Indonesia.
Menurut Saleh, kajian bisa dilakukan dengan mengundang para ahli virus demi memiminalisir kian tersebarnya Virus Corona atau Covid-19.
Diketahui, Jumlah pasien positif virus Corona di Indonesia terus meningkat. Per hari ini, jumlah orang yang positif covid-19 sebanyak 96 orang.
"Saya mendesak pemerintah untuk mengundang para ahli untuk mengkaji wacana lockdown Indonesia. Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan, tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi," kata Saleh kepada Jurnas.com, Sabtu (14/03/2020).
"Usulan ini menurut saya tidak ada kaitannya dengan politik, ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini mengungkapkan, salah satu ahli virus asal Universitas Indonesia (UI) telah mengusulkan agar pemerintah segera melakukan lockdown.
"Katanya, itu salah satu cara untuk memudahkan penanganan masalah pandemi seperti ini," kata dia.
Masih kata Saleh, Dalam konteks ini, pemerintah mau tidak mau harus meliburkan sekolah dan perguruan tinggi, kalau pun harus belajar, perlu dipikirkan bagaimana sistem belajar mengajarnya.
Misalnya, dengan mengambil metode jarak jauh, sebab, teknologi yang ada itu sudah sangat mungkin dilakukan.
"Menteri pendidikan (Nadiem Makarim) kita kan paham sekali soal ilmu Teknologi (IT), Kalau nanti sekolah diliburkan, mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital," katanya.
Memang tidak mudah mengambil keputusan Lockdown, sebab, lanjut Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, banyak konsekuensi yang harus diterima negara Indonesia.
"Lockdown itu akan berimplikasi kepada banyak aspek kehidupan sosial kita," ujar dia.
Saleh mengatakan, jika Lockdown nantinya benar - benar dilakukan, pemerintah harus mempersiapkan berbagai kebutuhan rakyat, bahan-bahan makanan pokok harus tersedia. Masyarakat harus dengan mudah dapat mengaksesnya dan dipastikan tidak ada penimbunan.
"Kalau perlu, pemerintah bisa mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Itu dilakukan semasa lockdown. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga melakukan itu. Perlindungan warga harus diutamakan," katanya.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melarang masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian.
Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi mereka yang hadir. Di tempat seperti itu, potensial terjadi transmisi virus corona.
"Virus corona kan sudah jelas bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia, artinya, dalam kerumunan itu, bisa saja ada orang yang terinfeksi. Kalau ada, itu sangat potensial bisa ditransmisikan ke orang lain," katanya.
Hal penting lainnya, kata Saleh, adalah para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota juga didesak untuk melaksanakan tanggap darurat nasional.
Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam memerangi virus korona ini. Pelibatan itu bisa dengan mudah dilakukan jika para kepala daerah ikut berpartisipasi secara aktif.
DPR Corona Lockdown
