Kapoksi Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin AK
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak meminta seluruh menteri kabinet Indonesia Maju dan jajaran dibawahnya segera bergerak merrealisasikan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut Amin, Instruksi Presiden (Inpres) No 20 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona perlu di eksekusi dengan cepat, namun tetap terukur dan tepat sasaran.
Sebab, apabila kebijakan itu tidak dilakukan dengan cepat, dikhawatirkan perekonomian masyarakat kecil akan susah terselamatkan.
Ada tiga hal yang memerlukan prioritas penting dan segera dilakukan terkait realokasi anggaran pemerintahan, kata Amin yakni sektor kesehatan, pangan dan daya beli.
"Meluasnya wabah Covid19 di berbagai daerah saat ini sudah berdampak pada sektor pangan dan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi presiden harus segera direalisasikan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan harian serta yang bergantung pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Amin kepada Jurnas.com, Jumat (27/03/2020).
Kapoksi Fraksi - PKS di Komisi VI DPR RI ini juga mendorong bank-bank BUMN untuk benar-benar menjalankan arahan Presiden Jokowi guna melakukan restrukturisasi kredit kepada dunia usaha yang terdampak pandemi corona.
Apalagi, lanjut Amin, OJK juga telah menerbitkan peraturan yang menjadi landasan bank untuk melakukan restrukturisasi kredit, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.
Pada kesempatan ini, Amin Juga mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang telah memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank.
"Penurunan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun akan sangat membantu UMKM yang saat ini kesulitan pemasaran maupun produksi. Demikian juga relaksasi kredit cicilan baik penurunan bungan maupun penundaan waktu cicilan bagi pengendara taksi, tukang ojek, dan nelayan, serta pembelian rumah melalui kredit KPR," katanya.
“Kebijakan ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Aktivitas perekonomian betul-betul terdampak sehingga banyak usaha terancam bangkrut jika tidak ada tindakan cepat dari pemerintah,” sambung Amin.
Kendati demikian, Amin juga meminta pemerintah menjamin kepentingan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai penggerak perekonomian nasional.
"Jangan sampai kebijakan pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh para debitur yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mau membayar kreditnya," katanya.
KEYWORD :Amin DPR Corona Realokasi Anggaran Jokowi
