Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) A Latif S.
Jakarta, Jurnas.com - Persediaan alat pelindungan diri (APD) yang dikenakan dokter dan perawat serta petugas lainnya di lapangan untuk menangani penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) di Sumenep menuai kritikan.
Kritikan itu datang aktivis mahasiswa, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) A Latif S. Ia mengkritik jumlah tenaga medis dab daya tampung rumah sakit yang merawat pasien corona.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnas.com, Latif mengatakan, akibat minimnya APD para petugas dilapangan harus menggunakan baju hujan berbahan plastik.
"Faktanya tim medis kita tidak dilengkapi APD yang memadai, bisa di cek kelapangan, Bupati dan Wakilnya Jangan diam, tak perlu menunggu zona merah," tegas Latif.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah mengeluarkan rekomendasi standar APD dengan tiga tingkatan perlindungan.
Latif menegaskan, kelangkaan APD tak bisa diganti dengan barang lain karena alat untuk melindungi diri harus sesuai dengan standar yang berlaku.
"Kan jelas, standarnya ada tiga tingkatan, APD yang digunakan harus memenuhi kualifikasi yang membuat dokter dan perawat serta petugas lainnya aman tidak tertular virus covid-19," ujarnya.
"Idealnya, selain masker dan stok alat pelindung diri untuk dokter dan perawat seperti kacamata, penutup kepala, sarung tangan, dan hand sanitizer, juga penyediaan tempat rumah sakit dan alat kelengkapan lainnya," sambungnya.
Latif menyayangkan sikap Pemerintah Sumenep yang tertinggal jauh dalam regulasi kebijakan demi membatasi penyebaran corona.
"Ini tugas kemanusiaan, semestinya Bupati dan Wakil Bupati harus husnul khatimah dalam mengakhiri masa periodesasinya," tegasnya.
KEYWORD :Pemkab Sumenep Tim Medis Alat Pelindungan Diri Virus Corona A Latif S
