![](https://www.jurnas.com/images/posts/1/2020/2020-04-16/bf6cb71efc213caee770c2c37f42733f_1.jpg)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: Dok. Humas
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Hasilnya, ada sembilan PSN dan satu Program yang penyelesaiannya melebihi tahun 2024. Sehingga harus dikeluarkan dari daftar PSN.
“Saat ini sudah ada 232 usulan proyek baru. 84 usulan proyek berasal dari 5 Kementerian, 123 usulan proyek berasal dari 13 Pemerintah Daerah, 17 usulan proyek berasal dari 4 BUMN/BUMND, dan 8 usulan proyek berasal dari swasta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Sebelumnya pada Rabu, 15 April 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Daftar Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Diduga Terkontaminasi, Hampir 12 Persen Rempah India Tidak Penuhi Standar Kualitas dan Keamanan
Terkait progres pembangunan dari PSN, Airlangga mengungkapkan, hingga 31 Desember 2019 sebanyak 88 persen PSN telah melewati tahap persiapan, termasuk di dalamnya adalah program ketenagalistrikan 35 ribu MW dan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi.
Kemudian, kata Ketua Umum Parta Golkar ini, PSN yang masih dalam tahap penyiapan ada 12 persen termasuk di dalamnya program Industri Pesawat yang dikerjakan PT Dirgantara Indonesia dengan salah satu produknya pesawat ``Nurtanio``.
proyek infrastruktur Proyek Strategis Nasional daftar PSN