Ilustrasi Kartu Prakerja
Jakarta, Jurnas.com – Kartu Prakerja disinyalir bermasalah dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi program pelatihan senilai Rp5,6 triliun itu.
Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyampaikan, program ini menuai kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan. Terlebih penunjukan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi.
“Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya,” ujar Emrus, kepada wartawan, Kamis (30/4).
Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengungkapkan, sulit memastikan program pelatihan Program Prakerja berjalan efektif sesuai standar kualitas dan kebutuhannya.
Menurut Emrus, akan lebih baik jika program tersebut dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain, seperti sembako atau penanaman tanaman bahan pangan alternatif.
“Benarkah ada dugaan tindak pidana korupsi? Jika ada petunjuk indikasi tindak pidana korupsi, pihak siapa saja yang ada di pusaran dugaan tersebut?" tegasnya.
Bagi Emrus, sayang rasanya jika pelatihan keterampilan hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik. Dia menegaskan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto harus objektif menyikapi kritik publik pada pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja tersebut.
“Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sudah sesuai enggak dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah?” ungkap Emrus.
“Kita sama-sama tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kalau ternyata tidak efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat,” sambung Emrus.
KEYWORD :Kartu Prakerja Presiden Jokowi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
