Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jakarta, Jurnas.com - Komunikasi publik yang dibangun pemerintah pusat di masa pandemi menuai kritik banyak pihak. Pemerintah dianggap tidak mampu mengelola penanganan terhadap pandemi COVID-19 serta kredibilitasnya diragukan.
Dalam kegiatan Webinar Forum Monitor yang bertajuk "Menyoal carut Marut Komunikasi dan Kebijakan Publik di Masa Pandemi", Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan ada tiga catatan khusus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa pandemi ini.
Pertama, pemahaman terhadap konteks masalahnya, ini sesungguhnya nggak jelas. Di dana COVID-19 yang jumlahnya Rp405 triliun, dana kesehatan cuma Rp75 triliun, lalu sosialisasi ke Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp110 triliun, sementara dana buat usaha Rp150 triliun.
"Padahal krisis ini kesehatan, tapi sudah mulai masuk ke krisis ekonomi, nanti kalau masuk krisis sosial berbahaya ini, apalagi ke krisis politik, naudzubillah. Menurut saya, semuanya akan selesai, jika krisis kesehatan ini diperhatikan," ujar Mardani
Kedua, akibat persepsi yang salah di awal, maka kebijakan penyelesaian masalahnya juga salah. Ketiga, pola komunikasi yang dibangun pemerintah juga salah.
"Terakhir, ini pola komunikasinya salah. Aktor-aktornya banyak sekali. Kadang-kadang saling bertentangan, message yang dibawa juga beda-beda, ujung akhirnya public trust-nya rendah. Saya khawatir dengan carut marut ini, kita menjadi negara yang paling terakhir untuk penanganan masalah COVID-19 ini," imbuh Anggota DPR Komisi II ini.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Ujang Komaruddin mengatakan pada periodisasi kedua ini, Presiden Jokowi tampaknya kerepotan dengan berbagai masalah kebangsaan hari ini, tak terkecuali urusan penanganan pandemi virus Corona.
Dalam persoalan corona, Ujang melihat sejak awal pemerintah pusat terkesan sengaja menutup akses informasi dan data dari publik. Sehingga, di awal pandemi ini muncul, data yang disajikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait jumlah korban terjangkit virus Corona berbeda.
"Data yang beda, antara data DKI dengan data Pemerintah Pusat berbeda, ini menjadi persoalan. Saya melihat, pertama ada komunikasi yang tidak bagus, ada sesuatu yang disembunyikan terkait persoalan corona. Ada situasi yang darurat terkait corona, tapi disembunyikan dari publik. Ini kan masalah besar, ujungnya juga dibuka ke publik," kata Ujang.
Selain itu, Ujang yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengamati seringkali komunikasi politik yang terbangun antara Presiden dan jajarannya tidak selaras, sehingga menimbulkan kebingungan publik.
"Presiden bicara apa, lalu KSP-nya bicara apa, dan Menterinya bicara apa. Ini keliatan ada pola komunikasi yang ada di rumah besar Istana itu malah menghadirkan komunikasi publik yang tidak bagus, sehingga pesan yang disampaikan ke publik tidak sampai bahkan banyak salahnya. Ini membuat masyarakat eneg dan sungguh geli terkait komunikasi politik ini," terang Ujang.
Ia menambahkan, bangsa ini perlu dikelola dengan baik, sehingga membutuhkan banyak tokoh-tokoh dengan sikap negarawan yang bagus.
"Kalau pihak istana punya sikap kenegarawanan yang bagus, DPR juga punya sikap yang sama, dan elit politik juga punya sikap yang sama, maka sesungguhnya penanganan COVID-19 ini bisa dikomunikasikan. Persoalannya saat ini kita miskin kenegarawanan," pungkas Ujang.
Hal senada juga diakui Analis Media dan Kebijakan Publik, Syukron Jamal, terkait simpang siur informasi yang disampaikan pejabat pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi ini.
Ia melihat banyak pejabat publik yang membuat blunder dalam penanganan COVID-19, sehingga komunikasi kebijakan pemerintah yang inkonsisten ini justru menunjukkan ketidakkompeten pemerintah dalam mengelola negara.
"Kondisi ini membuat masyarakat panik dan sulit, ini berimabas tidak hanya ke persoalan kesehatan tapi juga ke sosial dan ekonomi. Di saat seperti ini, kita sangat menyayangkan komunikasi publik yang malah memberikan keterangan pada masyarakat justru membuat blunder dan berakhibat fatal bagi sekelas pemerintah pusat," kata Syukron Jamal.
"Ada pesan bahwa adanya pandemi ini, mulai dari penanganan COVID-19 maupun komunikasi kebijakan dan pemerintah kadang-kadang simpang siur, memunculkan polemik dan akhirnya menunjukkan ketidakkompetennya dalam mengelola negara ini. Kita sangat sayangkan, walaupun kadang-kadang kita lihat dari analisa, tidak sepenuhnya kebijakan yang dikeluarkan adalah sebuah kesalahan," pungkasnya.
KEYWORD :Virus Corona Joko Widodo Komunikasi Pemerintah Mardani Ali Sera
