Marlen Sitompul | Kamis, 21/05/2020 15:44 WIB
Tampilan ilustrasi websait unescap.org
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri menilai, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi krisis kesehatan global dan menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi secara global. Dampak terbesar sangat dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi bawah (kategori miskin).
"Berdasarkan skenario yang paling optimis, Bank dunia (World Bank) memproyeksikan bahwa setidaknya 11 juta orang di seluruh Asia Timur dan Pasifik yang jatuh ke dalam kategori miskin," ujar Dyah Roro pada The 7th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2020 diadakan secara virtual, Rabu (20/5).
Dijelaskannya, berdasarkan laporan dari UNDP mengenai dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi
Covid-19, ada sekitar 1,3 miliar orang yang bekerja di sektor informal yang kehilangan pekerjaan di seluruh Asia dan Pasifik. Tidak hanya itu, pandemi
Covid-19 juga mempengaruhi aksesibilitas energi. Banyak pembangunan pembangkit listrik dihentikan, karena penghentian kegiatan konstruksi dan supply chain system.
"Untuk di Indonesia sendiri, saat ini PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah menunda ataupun menghentikan beberapa proyek pembangkit listrik akibat pandemi ini, sehingga peningkatan aksesibilitas energi menjadi tertunda,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI itu.
Dalam kesempatan itu, politisi Frakai Partai Golkar ini menyampaikan gagasan mengenai langkah strategis apa yang dapat dilakukan pasca pandemi. Ia berharap terjadi peningkatan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan permintaan listrik atau energi secara global.
Selain itu, menurutnya, implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) membutuhkan dukungan regulasi yang kuat. Maka dari itu, adanya political will dari negara-negara di seluruh dunia sangat krusial. Saat ini, terdapat 183 negara di dunia sudah melakukan ratifikasi COP21: Paris Agreement tahun 2015 yang telah diterjemahkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
Indonesia sendiri telah meratifikasi Paris Agreement dengan target khususnya untuk sektor energi yaitu EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional pada Tahun 2025. Perkembangan per 2020, besaran EBT dalam bauran energi nasional saat ini adalah sebesar 9,15 persen (energi bersumber dari fosil masih mendominasi: Minyak sebesar 33,58 persen, gas 20,12 persen, dan batubara sebesar 37,15 persen). Sementara untuk persentase kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari EBT di Indonesia adalah sebesar 12,2 persen (10.169 MW).
Ditambahkannya, dalam menangani masalah global seperti perubahan iklim, diperlukan adanya pendekatan secara lintas disiplin. Pada dasarnya penyelesaian masalah global seperti ini memerlukan upaya bersama secara tim dari semua sektor, seperti Pemerintah, CSO, akademisi, sektor swasta, BUMN dan pemuda, agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan jauh lebih cepat.
"Dengan kata lain gotong royong menjadi kunci yang sangat penting dalam menangani masalah global seperti yang telah disebutkan tadi,"pungkasnya.
Selain Dyah Roro dari Indonesia, dalam forum tahunan berbagai negara yang ditujukan untuk memastikan tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dunia ini juga dihadiri oleh Sekretaris-Jenderal Deputi PBB Amina J. Mohammed, Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, Menteri Reformasi Legislasi dan Hubungan Luar Parlemen, Republik Timor Leste Fidelis Magalhaes dan Profesor Kesehatan Global, Imperial College London David Nabarro.
KEYWORD :
Warta DPR BKSAP DPR Covid-19
