Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, (tengah), tiba untuk pertemuan faksi Likud di Knesset, pada 25 Mei 2020. (Foto oleh The Times of Israel)
Tel Aviv, Jurnas.com - Pemerintah Israel mengatakan tidak akan melewatkan peluang "bersejarah" untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki dan memperluas hukumnya ke daerah-daerah tersebut. Menurutnya, langkah itu salah satu prioritas utama dari administrasi koalisi barunya.
"Kami memiliki peluang bersejarah, yang belum ada sejak 1948, untuk menerapkan kedaulatan secara bijaksana dan sebagai langkah diplomatik di Yudea dan Samaria," kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Pernyataan itu disampaikan pada pembukaan pertemuan mingguan fraksi Likud di Knesset, merujuk pada tahun rezim Israel dibentuk dan menggunakan nama-nama alkitabiah untuk Tepi Barat yang diduduki.
"Ini adalah peluang besar dan kami tidak akan melewatkannya," tambahnya.
Pada Januari 2020, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian yang dijuluki `kesepakatan abad ini` mengenai konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung beberapa dekade.
Rencana "perdamaian" itu membayangkan Yerusalem al-Quds sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi" dan memungkinkan Tel Aviv mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan. Rencana itu juga menolak hak pengungsi Palestina kembali ke tanah air mereka.
Rencana Trump memicu gelombang demonstrasi di seluruh dunia, dan tidak ada satu pun poin-poin dari kesepakatan tersebut yang diinginkan Palestina.
Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya. Tetapi rencana ekspansi dan aneksasi agresif Israel memberikan pukulan serius bagi setiap prospek perdamaian.
Putaran terakhir perundingan Israel-Palestina runtuh pada tahun 2014. Di antara poin-poin penting dalam negosiasi itu adalah ekspansi pemukiman Israel yang berlanjut di wilayah Palestina.
Lebih dari 600.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds.
Netanyahu, yang dilantik untuk masa jabatan lain pada 17 Mei menetapkan 1 Juli sebagai permulaan diskusi kabinet tentang perluasan kedaulatan Israel atas permukiman di Tepi Barat dan Lembah Jordan.
Menanggapi keputusan Israel, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan akhir dari semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel dan Amerika Serikat pada 19 Mei, setelah kabinet koalisi baru Israel mengumumkan akan melanjutkan dengan rencana aneksasinya. (Press TV)
KEYWORD :Benjamin Netanyahu Pemerintah Israel Donald Trump Amerika Serikat Wilayah Palestina
