Ilustrasi hacker (Foto: EPA)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membantah kabar soal bocornya data pribadi 1,3 juta pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kementerian ke publik.
Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud, Evi Mulyani menegaskan bahwa variabel data yang diviralkan oleh Teguh Aprianto dalam akun @secgron bukan berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
"(Pengelola Dapodik dan PD Dikti) menegaskan bahwa data yang dimaksud bukan berasal dari Dapodik ataupun PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)," tegas Evi saat dihubungi Jurnas.com pada Rabu (27/5).
Terdapat sejumlah indikasi bahwa variabel data yang beredar bukan dari Dapodik maupun PD Dikti, menurut Evi. Pertama, variabel NO_SHDK dan SHDK tidak tercatat di sebagai variabel di Dapodik dan data PD Dikti.
Kedua, variabel stat_ktp tidak ada di dalam variabel Dapodik dan data PD Dikti. Ketiga, variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik data PD Dikti data PD Dikti
"(Keempat) referensi jenjang pendidikan tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik data PD Dikti," terang dia.
Evi menyebut pengelola data di lingkungan Kemdikbud selalu menerapkan protkol pengamanan maupun perlindungan data pribadi, sesuai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016.
"Pengelola data di lingkungan Kemdikbud selalu dan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi," tandas dia.
Sebelumnya, dalam unggahan @secgron yang mengklaim dirinya sebagai konsultan dan peneliti keamanan siber, menemukan adanya kebocoran 1,3 juta data PNS di lingkungan Kemdikbud.
Data yang dibocorkan antara lain nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nomor KK, dan alamat lengkap.
KEYWORD :Data PNS Bocor Kemdikbud Evi Mulyani
