Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menghadiri konferensi pers tahunan di Balai Konferensi Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow, Rusia, pada 15 Januari 2018 [Sefa Karacan / Anadolu Agency]
Moskow, Jurnas.com - Pemerintah Rusia mengatakan undang-undang keamanan baru yang diusulkan China dan yang akan diterapkan ke Hong Kong adalah urusan dalam negeri China dan Amerika Serikat (AS) tidak boleh ikut campur dalam masalah ini.
"Masalah-masalah yang (AS) sekarang gencar tentang Hong Kong terkait dengan urusan dalam negeri Cina," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pada Selasa (26/5).
China mengusulkan undang-undang keamanan nasional yang baru Jumat lalu. Diharapkan untuk mengkriminalisasi hasutan, pemisahan diri, dan subversi terhadap daratan.
Sesekali Bentrok soal Batas Laut Cina Selatan, Tiongkok-Vietnam Menandatangani 14 Kesepakatan
Aturan ini juga akan membuka jalan bagi institusi keamanan nasional Tiongkok untuk beroperasi di kota untuk pertama kalinya sejak 1997, ketika Hong Kong kembali dari Inggris ke pemerintahan Tiongkok.
Proposal itu menuai kritik dari Gedung Putih. Presiden AS, Donald Trump memperingatkan bahwa Washington akan bereaksi sangat kuat atas aturan tersebut.
Selama beberapa hari terakhir, para pejabat AS dan China berdagang di atas undang-undang keamanan yang diusulkan, lebih jauh meningkatkan ketegangan dalam hubungan AS-China yang sudah tegang.
Lavrov mengatakan tidak berpikir bahwa upaya Washington untuk menciptakan semacam situasi memalukan dari masalah ini akan menambah kredibilitas dialog dengan AS pada topik lain"
"Apa yang AS katakan tentang Tiongkok tidak mengejutkan kami, meskipun ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya," tambah Lavrov.
Baik Beijing dan pemerintah di Hong Kong mengatakan RUU keamanan yang baru tidak akan mempengaruhi hak dan kebebasan di wilayah CHina semi-otonom.
Secara terpisah pada Selasa (26/5), Kremlin meminta Paman Sam dan Negara Tirai Bambu untuk bekerja sama satu sama lain alih-alih mengadopsi retorika menuduh.
"Dalam terang upaya bersama untuk memerangi pandemi coronavirus, itu terlihat tidak menyenangkan," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov dalam konferensi pers ketika diminta untuk mengomentari ketegangan baru antara Washington dan Beijing.
"Secara alami, kami lebih suka melihat interaksi, kerja sama, dan bantuan timbal balik daripada pertukaran ini," tambah Peskov.
Pengenalan RUU keamanan memicu protes di Hong Kong pada Minggu lalu, protes besar pertama sejak demonstrasi anti-pemerintah tahun lalu. Lebih banyak protes diperkirakan akan berlangsung pada Rabu (27/5).
Pada November tahun lalu, Trump menandatangani undang-undang sepotong undang-undang yang kontroversial, yang disebut "Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong," yang mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk secara teratur menyatakan bahwa Hong Kong memiliki otonomi yang cukup untuk membenarkan ketentuan perdagangan AS yang menguntungkan.
Ini juga mengancam pejabat yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong dengan sanksi, termasuk larangan visa dan pembekuan aset.
KEYWORD :Pemerintah Rusia China Hong Kong Amerika Serikat
