Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyoroti sosok Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, di tengah isu dugaan bocornya data pribadi 1,3 juta PNS di lingkungan Kemdikbud.
Menurut dia konyol apabila dugaan ini benar terjadi, sebab Nadiem pernah terjun dalam dunia teknologi informasi (TI/IT) ketika menjadi CEO Gojek, sebelum akhirnya melepas jabatan tersebut sebelum diangkat sebagai Mendikbud.
"Mestinya sangat paham mana data yang perlu diamankan karena menyangkut data pribadi guru dan dosen," kata Darmaningtyas saat dihubungi Jurnas.com pada Rabu (27/5).
Pun andaikan data yang bocor tersebut bukan dari Kemdikbud, lanjut Darmaningtyas, hal tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Nadiem yang berencana menjadikan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), termasuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
"Rencana konyol tersebut semoga dibatalkan. Kalau mau buat BLU ya lembaga-lembaga diklat guru itu saja, jangan Dapodik. Mendikbud perlu menyadari bahwa data pribadi dosen, guru, murid, dan mahasiswa tidak boleh dijual ke umum," tegas dia.
Hal senada juga disampaikan oleh praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations & Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji.
Dihubungi secara terpisah, Indra mengatakan bahwa dirinya sudah mewanti-wanti hal ini akan terjadi sejak jauh-jauh hari. Pasalnya karena koneksi internet makin meluas, maka data juga rentan digunakan untuk berbagai macam hal. Karenanya perlu dilindungi.
"Sekarang kita lihat bagaimana pimpinan tertinggi Kemdikbud, yang juga ahli IT mempertanggungjawabkan kebocoran data-data ini," kata Indra kepada Jurnas.com.
Indra melanjutkan, ada risiko apabila data pribadi guru dan dosen jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya penyalahgunaan data, hingga peretasan.
"Risikonya kita telanjang di hadapan pemegang data. Semua tahu kebutuhan, kesukaan, dan komunikasi kita," ujar Indra.
Sebelumnya, dalam unggahan @secgron yang mengklaim dirinya sebagai konsultan dan peneliti keamanan siber, menemukan adanya kebocoran 1,3 juta data PNS di lingkungan Kemdikbud.
Data yang dibocorkan antara lain nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nomor KK, dan alamat lengkap.
Merespon hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud, Evi Mulyani menegaskan bahwa variabel data yang diviralkan oleh Teguh Aprianto dalam akun @secgron bukan berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
"(Pengelola Dapodik dan PD Dikti) menegaskan bahwa data yang dimaksud bukan berasal dari Dapodik ataupun PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)," tegas Evi kepada Jurnas.com pada Rabu (27/5).
Terdapat sejumlah indikasi bahwa variabel data yang beredar bukan dari Dapodik maupun PD Dikti, menurut Evi. Pertama, variabel NO_SHDK dan SHDK tidak tercatat di sebagai variabel di Dapodik dan data PD Dikti.
Kedua, variabel stat_ktp tidak ada di dalam variabel Dapodik dan data PD Dikti. Ketiga, variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik data PD Dikti data PD Dikti
"(Keempat) referensi jenjang pendidikan tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik data PD Dikti," tandas dia.
KEYWORD :Data PNS Bocor Kemdikbud Nadiem Anwar Makarim
