Mendagri Tito Karnavian (kanan) bersama Menkopolhukam Mahfud MD (tengah)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020.
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan untuk KPU dan Bawaslu Daerah," ujar Tito saat rapat koordinasi melalui video conference terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Jumat (05/06/2020).
Tito menegaskan, berapa pun NPHD itu akan sangat bermanfaat buat penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Daerah, sehingga mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang direncanakan 15 Juni ini.
Tito yang mantan Kapolri juga meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Daerah adalah yang terbesar dan berimbas pada stabilitas politik nasional.
"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," jelasnya.
Pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 sendiri sudah diputuskan untuk digelar pada 9 Desember 2020. Karena itu, tahapan Pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni.
Mendagri Tito Karnavian pun meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.
"Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan tahapan dari yang tertunda bulan Maret lalu, menuju 9 Desember 2020," ujarnya.
Kata Tito, jika.masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi, maka implikasinya tahapan lanjutan pun masih bisa diundurkan awal Juli. Dan penghematan sekian hari, otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan lain yang urgent.
"Misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” tuntas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
NPHD Pilkada Serentak 2020 Mendagri
