Masri Ikoni, Ketum GPII
Jakarta, Jurnas.com - Ketum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni menilai Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi, bahkan reshuffle kabinet terkait kinerja para menterinya dalam penanganan Pandemi Covid-19.
Secara khusus, Masri menyorot kinerja tim komunikasi penanganan pandemi Covid-19, baik juru bicara maupun menteri komunikasi dan informatika yang bertanggung jawab mengurus infokom.
"Pesan-pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Sehingga ada kesan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak kompak," kata Masri dalam Diskusi Virtual Millennials Talk, bertema "New Normal, Perlukah Reshuffle Kabinet?" pada 7 Juni 2020.
Selain Masri, diskusi itu menghadirkan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, Dosen Ilmu Politik Unkris Yang juga pengamat politik Dr. Reza Hariyadi, Pengamat ekonomi yang juga Alumni FE UGM Supiandi, M.Ec.Dev, dan dipandu oleh Karman BM, Manajer Millennials Talk dan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).
Masri menjelaskan, buruknya kinerja tim komunikasi penanganan Covid-19 membuat masyarakat jadi korban. Karena itu, ia setuju jika Menkominfo Johny G Plate dievaluasi bahkan direshufle, demikian pula juru bicara presiden.
Hal sama disampaikan Ketum DPP KNPI, Haris Pertama. Bahkan ia secara tegas meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menteri, terutama yang kinerja buruk selama pandemi Covid-19.
Namun berbeda dengan Masri, Haris menyebut ada empat menteri yang perlu dievaluasi, yaitu Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Pendidikan.
Haris menjelaskan, Menko Perekonomian layak direshuffle karena carut marutnya persoalan program pra-kerja. Ia menilai menko perekonomian ingin mencari panggung sendiri, punya motif politik menuju 2024 dan itu tidak etis di tengah bencana virus Covid-19.
Sedangkan alasan untuk mereshufle Mensos, Haris menilai banyaknya data kemensos yang tidak valid, sehingga program jaminan sosial tidak berjalan dengan baik.
"Mensos gagal menyiapkan data yang baik. sehingga program jaminan pengamanan sosial tidak tepat sasaran dan cenderung bermasalah," ungkapnya.
Sedangkan alasan untul meresufle Menkes, masih menurut Haris, menkens cenderung lalai dan meremehkan covid 19.
Lantas bagaimana dengan Mendiknas? Ketum KNPI yang seneng demontrasi itu melihat, Nadiem Makarim gagal membuat kebijakan yang adaptip dengan penanganan Covid-19.
"Bahkan tidak mampu memperjuangkan supaya bidang pendidikan juga masuk dalam bidang yang diberikan insentif dari anggaran 405 triliun untuk penanganan covid. Kehebatan yang dielu elukan dari seorang Nadiem tiba-tiba hilang tak nampak," ujar Haris.
Covid-19 Menkominfo GPII
