Presiden Iran, Hassan Rouhani (Foto: Tehran Time)
Teheran, Jurnas.com - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, tidak akan diam jika Amerika Serikat (AS) mencoba mencegah pencabutan embargo senjata yang berakhir tahun ini sesuai dengan perjanjian nuklir penting yang dicapai antara Teheran dan enam negara adidaya pada 2015.
Selama beberapa bulan terakhir, Washington meningkatkan seruan untuk perpanjangan embargo senjata PBB terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.
Administrasi Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya kemungkinan akan berusaha untuk menerapkan kembali semua sanksi terhadap Iran, jika upayanya untuk memperpanjang embargo senjata gagal.
Kesepakatan nuklir yang penting dicapai antara Iran dan AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China ditambah Jerman pada 2015. Namun, Mei 2018, Presiden AS Trump secara sepihak menarik negaranya keluar pakta itu dan memberlakukan kembali sanksi yang sudah dicabut terhadap Teheran.
Anehnya, pada saat AS tidak lagi menjadi pihak dalam pakta tersebut, Washington meluncurkan kampanye untuk memperbarui larangan senjata Iran yang diberlakukan sejak 2006/2007 melalui resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Rusia dan Cina kemungkinan besar akan memveto.
"Berakhirnya larangan senjata terhadap Iran adalah salah satu pencapaian penting JCPOA dan jika orang Amerika ingin mempertanyakan pencapaian ini, negara-negara besar lainnya tahu apa reaksi kita akan menjadi," kata Rouhani pada sidang kabinet pada Minggu (14/6).
Rouhani juga menyatakan harapannya, semua negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), akan mengetahui perencanaan AS terkait plot-plot tersebut.
"Kami, untuk bagian kami, akan berhasil dalam hal ini dan akan mengatasi rencana-rencana yang telah dibuat Amerika Serikat untuk Iran," katanya.
Pada awal Juni, duta besar Iran untuk PBB, Majid Takht-e Ravanchi mengatakan seruan AS untuk perpanjangan embargo senjata Dewan Keamanan PBB terhadap Teheran tidak memiliki kedudukan hukum dalam hukum internasional.
Ravanchi mengatakan duta besar AS untuk PBB salah percaya AS memiliki hak untuk memulai snapback sanksi berdasarkan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.
"SALAH: AS tidak bisa menjadi anggota JCPOA, karena Donald Trump menghentikan partisipasi AS," kata Ravanchi merujuk pada keputusan Trump tahun 2018 untuk menarik negaranya dari perjanjian nuklir Iran yang melanggar Resolusi 2231.
Pada pertengahan Mei, Cina dan Rusia juga menolak rencana AS untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran bersama dengan kemungkinan dorongan untuk memicu kembalinya semua sanksi terhadap Teheran di Dewan Keamanan PBB. (Press TV)
KEYWORD :Sanksi Amerika Serikat Hassan Rouhani Embargo Senjata Donald Trump
