Badan Energi Atom Internasional (IAEA) (Foto: Leonhard Foeger/Reuters)
New York, Jurnas.com - Direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Mariano Grossi mengatakan tidak ada perubahan dalam implementasi Iran atas kewajibannya sesuai dengan kesepakatan nuklir yang dicapai dengan negara adidaya pada tahun 2015.
Dalam pernyataan pengantar kepada Dewan Gubernur IAEA pada Senin (15/6), Grossi bahwa Iran sudah memberi tahu PBB pada Januari bahwa program nuklirnya tidak akan lagi tunduk pada batasan apa pun di bidang operasional.
Iran mengatakan hal itu setelah anggota pakta dari Eropa gagal mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Teheran akan mendapat manfaat darinya setelah penarikan sepihak Amerika Serikat (AS) dari perjanjian pada Mei 2018.
Pada Mei 2018, Presiden AS, Donald Trump mengambil keputusan ilegal dan sepihak untuk mengakhiri partisipasi Washington dalam kesepakatan nuklir dan memberlalukan kembali sanksi yang sudah dicabut berdasarkan Resolusi DK PBB 2231.
Perancis, Jerman, dan Inggris, tiga penandatangan Eropa untuk JCPOA mengecam AS karena mengakhiri sisa keringanan sanksi dalam kesepakatan itu.
"Sampai saat ini, Badan belum mengamati perubahan pada implementasi Iran dari komitmen terkait nuklirnya sehubungan dengan pengumuman khusus ini, atau dalam tingkat kerjasama oleh Iran sehubungan dengan verifikasi Badan dan kegiatan pemantauan di bawah JCPOA," kata Grossi.
Kepala IAEA mencatat, badan tersebut terus memverifikasi non-pengalihan bahan nuklir yang dinyatakan oleh Iran berdasarkan Perjanjian Pengamannya, menambahkan, evaluasi mengenai tidak adanya apa yang disebut bahan nuklir dan kegiatan nuklir untuk Iran juga akan terus berlanjut.
"Selama lebih dari empat bulan, Iran telah menolak kami akses ke dua lokasi yang IAEA minta akses, mendesak Teheran untuk bekerja sama dengan agen tersebut, "termasuk dengan menyediakan akses cepat ke lokasi yang ditentukan oleh kami," kata Grossi.
Tuduhannya muncul setelah Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi memperingatkan Dewan Gubernur sebelumnya pada hari Senin terhadap penargetan Republik Islam di bawah tekanan dari AS dan Israel.
"Jika keputusan yang tidak konstruktif diambil, Iran kemungkinan akan menanggapi dengan reaksi proporsional," kata juru bicara kementerian Abbas Mousavi selama konferensi pers reguler, menambahkan, "Mereka mungkin bisa menebak apa reaksi Iran nantinya."
Iran dengan kuat menolak segala dugaan non-kerjasama dengan IAEA, bersikeras bahwa mereka siap untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang berpotensi menonjol dengan badan nuklir PBB.
Misi Iran ke IAEA telah mengumumkan pada Maret bahwa negara itu tidak akan membiarkan tuduhan Israel, yang diklaim Tel Aviv berakar pada temuan yang disebut operasi rahasia, untuk membentuk dasar kerja sama Republik Islam dengan badan nuklir PBB.
"Republik Islam Iran percaya bahwa hanya meneruskan beberapa makalah berdasarkan informasi palsu yang dibuat Dinas Intelijen tidak konsisten dengan Statuta Agensi, Perjanjian Perlindungan Komprehensif, dan Protokol Tambahan," kata misi itu dalam sebuah pernyataan. (Press TV)
KEYWORD :Kesepakatan Nuklir Perjanjian Trump Iran Mohammad Javad Zarif
