Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) Ketua Timwas Covid-19 DPR RI.
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menekankan perlunya melakukan validasi dan updating data yang sinkron dari daerah hingga pusat.
"Singkronisasi data mutlak harus dilakukan," tegas Gus AMI, melakukan kunjungan ke daerah-daerah bersama Menteri Sosial Juliari Batubara.
Gus AMI yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan, sinkronisasi data dan validasi mutlak harus dilakukan agar bantuan sosial bagi masyarakat tepat sasaran.
"Kami dari DPR RI, ingin memastikan bantuan sosial bagi rakyat akibat pandemik Covid-19 berjalan dengan baik, tepat sasaran dan efektif," tegas Gus AMI.
Ia kembali mengajak semua elemen bangsa ikut mengawasi penggunaan dana penanggulangan pandemi Covid-19 sebesar Rp677,2,triliun.
"Negara mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp677,2 triliun. Seluruh elemen bangsa harus mengawasi," kata Gus AMI.
Pemerintah memang menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Dana sebesar itu dialokasikan untuk enam sektor.
Yakni Perlindungan Sosial atau akrab disebut Bansos sebesar Rp203,9 triliun. Kemudian sektor UMKM Rp123,46 triliun, Insentif Usaha Rp120,61 triliun, Sektoral K/L dan Pemda Rp97,11 triliun, sektor Kesehatan Rp87,55 triliun, dan Pembiayaan Korporasi Rp44,57 triliun.
Dana perlindungan sosial sendiri meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansos bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan dana desa.
Selain perlindungan sosial, alokasi selanjutnya untuk UMKM, insentif usaha, sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Lalu, pemerintah juga menganggarkan untuk kesehatan dan pembiayaan korporasi. Dari dana ini, ada juga bantuan untuk diskon listrik sebesar Rp6,9 triliun.
Covid-19 Abdul Muhaimin Iskandar Bansos
