Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
Jakarta, Jurnas.com - Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak, semua indikator asumsi dasar ekonomi makro sudah diusulkan Banggar.
Berikutnya, tinggal meminta pandangan Pemerintah. Semua asumsi masih ada kemungkinan mengalami perubahan, seiring pendalaman yang sedang dilakukan Banggar dan Pemerintah.
Ketua Banggar Said Abdullah memimpin langsung rapat ini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Sudah ada keputusan sementara Banggar, sebelum Pemerintah sendiri memberi masukan atas asumsi dasar tersebut.
"Saya bacakan keputusan asumsi dasar dan nanti kita minta masukan juga dari pemerintah. kecuali ICP dan lifting, kita beri kesempatan Komisi VII DPR menyelesaikannya,” kata Said.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5-5,5, inflasi 2,0 persen-4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.700-14.900 per dollar AS, dan suku bunga SBN 6,29 persen-8,29 persen. Pada klaster target pembangunan juga diusulkan, tingkat penggangguran terbuka pada 7,7 persen-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2 persen-9,7 persen, gini rasio 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95.
“Ada sedikit catatan dari F-PDI Perjuangan soal ini. Tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,67-7,29 persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7 persen-8,5 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 8,9 persen-9,2 persen, dan gini rasio berada pada kisaran 0,371-0,377,” ungkap Said.
Warta DPR Banggar DPR APBN 2021
