Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian menghadiri konferensi pers di Beijing, Cina, pada 8 April 2020. (Foto: Reuters)
Beijing, Jurnas.com - Kementererian Luar Negeri China memerintahkan empat media berita Amerika Serikat (AS) untuk mengungkapkan rincian staf mereka dan operasi keuangan di negara itu dalam tujuh hari.
Associated Press, United Press International, CBS dan NPR harus melaporkan informasi tersebut, serta rincian real estat apa pun yang mereka miliki di China sebagai balasan atas tindakan keras Washington terhadap empat media berita negara China.
"Tindakan China adalah penanggulangan yang sepenuhnya diperlukan terhadap penindasan tidak masuk akal Amerika Serikat terhadap organisasi media Cina di AS," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, Rabu (1/7).
Sesekali Bentrok soal Batas Laut Cina Selatan, Tiongkok-Vietnam Menandatangani 14 Kesepakatan
Departemen Luar Negeri AS pada 22 Juni mereklasifikasi empat media berita negara China sebagai misi asing di AS. Ini menambah lima media lainnya yang bernasib sama pada Februari.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus pada Juni mengatakan, kembilan gerai secara efektif dikendalikan oleh pemerintah Republik Rakyat China
Setelah kelompok gerai pertama diperintahkan untuk memotong staf China mereka yang bekerja di AS, Beijing membalas dengan mengusir lebih dari puluhan warga negara AS yang bekerja untuk The New York Times, The Wall Street Journal dan The Washington Post.
Beijing juga memerintahkan surat kabar, serta majalah Voice of America dan Time, untuk menyatakan secara tertulis staf mereka, keuangan, operasi dan real estat di China.
Zhao mengatakan bahwa pembatasan AS terhadap media Tiongkok mengungkap kemunafikan dari apa yang disebut kebebasan pers yang disebut-sebut oleh AS.
"China mendesak AS untuk "memperbaiki kesalahannya dan menghentikan penindasan politik dan pembatasan tidak masuk akal pada media China," kata Zhao.
Kesembilan organisasi berita yang dikelola pemerintah China diharuskan melaporkan rincian staf mereka dan transaksi real estat ke Departemen Luar Negeri. Pelaporan berita mereka tidak akan dibatasi, kata para pejabat AS pada bulan Juni.
Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk ketika kedua belah pihak berdagang atas kesalahan atas pandemi COVID-19 dan pelanggaran hak asasi manusia.
AS memimpin reaksi global terhadap undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong oleh Beijing pada hari Selasa, memotong ekspor pertahanan dan mencabut status perdagangan khusus pusat keuangan.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa (30/6) semakin marah pada China atas pandemi ini. Ia menyalahkan kelambanan China dan kurangnya transparansi.
Sementara itu, China menuduh administrasi Trump mempolitisasi pandemi untuk membelok dari penanganan krisisnya sendiri. (Agencies)
KEYWORD :Perang Dagang Amerika Serikat Donald Trump China
