Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu (tengah), Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar (kanan) dan Kepala Organisasi Intelijen Turki Hakan Fidan (kiri) menghadiri konferensi pers bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj di Presidensial Kompleks di Ankara, Turki pada 4 Juni 2020. [Metin Aktaş - Anadolu Agency]
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa Turki akan merespons dengan langkahnya sendiri jika Uni Eropa memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Ankara.
"Jika UE mengambil keputusan tambahan melawan Turki, kami harus merespons ini," kata Cavusoglu pada konferensi pers dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell di ibukota Turki, dilansir Middlleeast, Selasa (07/07).
Sebelumnya, Menteri luar negeri Perancis mengatakan minggu lalu para menteri Uni Eropa akan membahas Turki pada 13 Juli dan mengatakan sanksi baru terhadap Ankara dapat dipertimbangkan sebagai tambahan atas langkah-langkah yang diambil atas pengeboran Turki di zona ekonomi Siprus.
Ketika hubungan memburuk antara blok dan Ankara, Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada dua orang pada Februari karena peran mereka dalam pengeboran Turki di zona ekonomi kelautan Siprus di pulau yang terbagi itu.
Cavusoglu mencaci-maki UE karena gagal memenuhi janji dan mengaitkan isu-isu seperti sengketa Siprus dan kesepakatan migran 2016. Dia mengatakan Turki tidak akan membiarkan dirinya disandera oleh Yunani dan Siprus dan meminta Uni Eropa untuk menjadi "broker jujur".
Awal tahun ini, puluhan ribu migran berusaha menyeberang ke Yunani melalui perbatasan darat dan laut setelah Ankara mengatakan tidak akan lagi menghentikan mereka. Aliran telah melambat sejak itu, tetapi Cavusoglu mengatakan Turki "akan terus menerapkan keputusannya".
Cavusoglu juga mengulangi seruan kepada Prancis untuk meminta maaf setelah insiden antara kapal perang Turki dan Prancis di Mediterania, yang mendorong Paris untuk meminta penyelidikan NATO.
Hubungan antara anggota NATO telah memburuk akibat konflik Libya, di mana Turki mendukung pemerintah yang diakui secara internasional dan menuduh Paris mendukung pasukan Khalifa Haftar yang berbasis di timur yang mencoba menangkap Tripoli.
Prancis membantah mendukung serangan Haftar di ibukota, dan menuduh kapal perang Turki melakukan perilaku agresif.
KEYWORD :Pemerintah Turki Uni Eropa
