Seorang anak lelaki Palestina duduk di kursi dengan bendera kebangsaannya menyaksikan pihak berwenang Israel menghancurkan bangunan sekolah di desa Yatta, selatan kota Hebron, Tepi Barat. (Foto/ AFP). (Foto/ AFP)
New York, Jurnas.com - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyurati anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), untuk menghalangi rencana Israel menganeksasi bagian-bagian penting Tepi Barat yang diduduki.
Surat Sekretaris Jenderal organisasi yang beranggotakan 57, Yousef al-Othaimeen itu ditujukan kepada para anggota DK PBB serta para anggota Kuartet Timur Tengah Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat (AS).
Surat itu mendesak DK PBB untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah aneksasi dan memaksa Israel menghentikan semua kegiatan ilegal.
OKI juga mendesak DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat untuk menyelamatkan peluang untuk perdamaian, dan menghidupkan kembali upaya pemulihan kembali proses politik di bawah pengawasan internasional.
"Pertemuan semacam itu, tambahnya, harus memungkinkan realisasi solusi dua negara, dan penciptaan negara Palestina dengan Yerusalem Timur (al-Quds) sebagai ibukotanya," katanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana mencaplok 30 % dari wilayah Palestina yang diduduki, yaitu daerah di mana rezim telah membangun pemukiman ilegal serta Lembah Jordan setelah Presiden Donald Trump mendukung pencaplokan pada Januari.
Trump menjanjikan dukungan sambil mengungkap detail skema Timur Tengahnya yang disebut "kesepakatan abad ini. Skema yang sangat kontroversial itu diduga berupaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel, tetapi sangat condong mendukung rezim pendudukan.
Selain mendukung pencaplokan, skema tersebut mengesahkan kembali pengakuan Washington pada akhir 2017 tentang al-Quds sebagai "ibukota Israel," meskipun Palestina menginginkan bagian timur kota suci yang diduduki itu sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.
Sebelumnya, Tel Aviv mengumumkan pada 1 Juli akan mulai menerapkan rencana aneksasi. Namun, hal itu masih belum berhasil di tengah-tengah kecaman dan spekulasi internasional bahwa langkah itu untuk mengalihkan perhatian dari skandal korupsi yang melibatkan Netanyahu.
Pada Selasa (7/7) Mesir, Prancis, Jerman, dan Yordania memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat memiliki konsekuensi untuk hubungan bilateral mereka dengan rezim Tel Aviv.
Dalam sebuah pernyataan yang didistribusikan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, kedua negara mengatakan menteri luar negeri mereka telah membahas bagaimana memulai kembali perundingan antara Israel dan Otoritas Palestina.
Sebagian besar negara Eropa lainnya juga telah menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana tersebut.
"Kami sepakat, setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan membahayakan fondasi proses perdamaian," kata Menteri Luar Negeri Eropa dan Timur Tengah, merujuk pada tahun itu, ketika Israel menduduki Tepi Barat.
"Kami tidak akan mengakui adanya perubahan pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik," tambah mereka. "Itu bisa juga memiliki konsekuensi untuk hubungan dengan Israel."
Israel tidak memiliki tanggapan segera. Namun, dalam pernyataan terpisah, kantor Netanyahu mengomunikasikan sikap keras kepala Tel Aviv tentang masalah ini.
Pernyataan itu mengatakan perdana menteri Israel telah mengatakan kepada rekannya dari Inggris Boris Johnson pada hari Senin bahwa ia berkomitmen untuk rencana "realistis" Trump.
"Israel siap untuk melakukan negosiasi berdasarkan rencana perdamaian Presiden Trump, yang kreatif dan realistis, dan tidak akan kembali ke formula masa lalu yang gagal," kata pernyataan itu. (Press TV)
KEYWORD :Organisasi Kerjasama Islam DK PBB Aneksasi Israel
