Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Jakarta, Jurnas.com - Aksi marah-marah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020 lalu, masih hangat dibicarakan publik. Presiden Jokowi mempersoalkan kinerja para menteri kabinet yang tidak maksimal dalam penanganan kasus covid-19 di Indonesia, hingga melontarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet secara tiba-tiba.
Menanggapi ancaman Presiden Jokowi, Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani menilai, ancaman reshuffle Presiden Jokowi hanya sebatas omong kosong, karena hingga kini ancaman tersebut belum terealisasikan.
"Sesuai dengan pernyataan presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Jangan omong doang,” kata Dian Cahyani lewat keterangan persnya, Selasa (14/07).
Dikatakan magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana itu, Presiden Jokowi harus menepati janjinya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Jika tidak, performa kinerja pemerintah akan menurun di masa pandemi ini.
"Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tau bagaimana kelanjutan program kerja nya, presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan aja mau resuffle,“ jelasnya.
"Sebaliknya, jika presiden melakukan reshuffle akan mendapatkan simpati masyarakat yang sedang kesal dengan kinerja para menterinya. Reshuffle musti dilakukan atas basis kinerja dan data," tambahnya.
Lebih jauh lagi, ia menyoroti beberapa pos kementerian yang harus dievaluasi karena kinerja Mereka tidak begitu bagus selama pandemi ini. "Kementerian dibidang ekonomi, kesehatan, dan bidang PMK yang perlu mendapatkan sorotan dan perlu dirombak," sarannya.
“Jika presiden ingin memperbaiki kinerja para menteri, saat ini merupakan waktu yang tepat mengevaluasi menteri nya agar ke sejalan dengan konsep the New normal pemerintahan," tutup perempuan yang akrab disapa Dean itu.
KEYWORD :Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi
