Wakil Ketua MPR RI Syaefuddin Hasan
Jakarta, Jurnas.com - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 84.882 orang pada Sabtu (18/7/2020). Jumlah yang dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini melampaui kasus positif di China yang merupakan negara yang pertama kali menjadi pusat Covid-19.
Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus positif Covid-19 di China hanya 83.644. Sementara di Indonesia sudah mencapai 84.882 kasus. Dengan demikian, terdapat selisih 1.238 kasus antara Indonesia dengan China.
Di sisi lain, trend peningkatan harian positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi sekali di atas 1.000 kasus, berbanding terbalik dengan China yang semakin kecil di bawah 20 kasus.
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mempertanyakan langkah dan kemampuan Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Menurutnya, jumlah kasus yang besar dan belum melandai sama sekali menkonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19.
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah. Apalagi, DPR RI pun telah menyetujui PERPPU 1/2020 dan APBN-P 2020 yang didalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi.”, ungkap Syarief Hasan.
Data dari World Health Organization pun menunjukkan bahwa positivity rate Indonesia masih sangat tinggi. Perlu diketahui, positivity rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa. Positivity rate di Indonesia terbilang tinggi yaitu 12,2 persen. Sementara, menurut WHO, idealnya positivity rate yang aman adalah di bawah 5 persen.
Syarief Hasan pun mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih keras dan salurkan anggaran penanganan Covid 19 secara maksimal dan terarah dalam menghentikan penyebaran virus corona.
“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini Covid 19 semakin tinggi memecahkan record tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk." ujar Syarief Hasan.
Ia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan.
“Banyaknya kasus disebabkan oleh karena banyak yang tidak mematuhi protokoler kesehatan. Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi New Normal”, tutup Syarief Hasan.
KEYWORD :Kinerja MPR Syarief Hasan Covid-19 Protokoler Kesehatan
