Djarot Saiful Hidayat Plt. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara
Jakarta, Jurnas.com - Suhu politik Kota Medan, Sumatera Utara semakin hangat di masa pencalonan Pilkada Desember 2020.
Salah satu yang paling hot adalah pencalonan Akhyar Nasution, kader PDI Perjuangan yang loncat ke Partai Demokrat untuk maju sebagai calon kepala daerah.
Sedangkan PDIP kabarnya masih mengelus jagoan muda Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi.
Terkait sikap Akhyar itu, Plt. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat menegaskan semua kader partai harus berdisiplin, dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik.
"Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan sdr Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," jelas Djarot.
Djarot yang juga Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kadersasi menjelaskan, dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.
"Yang bersangkutan (Akhyar) masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan Partai lain," tegasnya.
Djarot juga menyinggung track record Akhyar yang pernah dikait-kaitkan dengan persoalan hukum dan diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp4,7 miliar.
"Ini juga menjadi pertimbangan penting mengapa Partai tidak mencalonkan Akhyar pada Pilkada Kota Medan," jelas Djarot.
"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke Partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan Partai tersebut," lanjutnya.
Kata Djarot, PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain.
Lebih jauh eks Walikota Blitar ini menyebut PDI Perjuangan juga memertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera.
Dengan demikian, PDI Perjuangan punya pertimbangan yang komprehensif, strategik, dan obyektif sesuai harapan rakyat. PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan Partai koalisi pendukung Pak Jokowi.
"Masuknya sdr Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang," tuntas Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kadersasi, sekaligus PLT Ketua DPD PDIP Sumut.
Akhyar Nasution Pilkada 2020 Djarot Saiful Hidayat
