Bendera nasional Emirat di ibu kota Abu Dhabi (atas) dan bendera nasional Israel. (AFP)
Dubai, Jurnas.com - Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Keputusan tersebut disambut baik di Timur Tengah dan sekitarnya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang membantu menengahi kesepakatan itu, memuji perjanjian itu sebagai terobosan besar. "Terobosan BESAR hari ini! Perjanjian Perdamaian Bersejarah antara dua teman BESAR kami, Israel dan Uni Emirat Arab," tulis Trump di Twitter.
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga menyambut baik perjanjian yang digambarkan sebagai "kabar yang sangat baik". "Keputusan UEA dan Israel untuk menormalkan hubungan adalah berita yang sangat bagus," kata Johnson di Twitter
Kandidat Presiden dari Partai Demokrat AS, Joe Biden memuji kesepakatan itu sebagai langkah bersejarah menuju Timur Tengah yang lebih stabil, memperingatkan dia tidak akan mendukung pencaplokan permukiman Yahudi oleh Israel jika dia memenangkan Gedung Putih pada November.
"Tawaran UEA untuk secara terbuka mengakui Negara Israel adalah tindakan kenegarawanan yang disambut, berani, dan sangat dibutuhkan," kata mantan Wakil Presiden dalam sebuah pernyataan.
"Aneksasi akan menjadi pukulan telak bagi tujuan perdamaian, itulah sebabnya saya menentangnya sekarang dan akan menentangnya sebagai presiden," sambungnya.
Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi yang memuji kesepakatan itu. Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu akan menghentikan aneksasi Israel atas tanah Palestina.
"Saya membaca dengan penuh minat dan penghargaan yang besar atas pernyataan bersama antara AS, persaudaraan UEA dan Israel tentang penghentian aneksasi Israel atas tanah Palestina," kicau El-Sisi, menambahkan bahwa ini akan membantu membawa perdamaian Timur Tengah.
Bahrain menyambut baik kesepakatan antara UEA dan Israel yang menghentikan rencana aneksasi Israel dan meningkatkan peluang perdamaian, kata kantor berita negara BNA.
Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania, Ayman Safadi mengatakan Israel harus memilih antara solusi adil dan komprehensif yang mengakhiri pendudukan tanah Palestina atau kelanjutan konflik yang melanggar hak-hak rakyat Palestina.
Safadi mengatakan jika Israel memandang perjanjian itu sebagai insentif untuk mengakhiri pendudukan dan menerima hak-hak Palestina atas kebebasan dan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, itu akan menjadi langkah menuju perdamaian di kawasan itu. Namun, jika tidak, konflik akan meningkat dan meningkatkan ancaman bagi keamanan seluruh Timur Tengah.
Ia menambahkan, perdamaian yang adil dan komprehensif, yang merupakan pilihan strategis bagi dunia Arab dan kebutuhan untuk perdamaian dan keamanan regional dan internasional, tidak akan tercapai sementara pendudukan terus berlanjut dan Israel tetap dengan kebijakan dan prosedur yang mengancam solusi kedua negara dan merusak fondasi yang mendasari proses perdamaian.
Ia mengatakan Amman mendukung upaya tulus untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif yang mengakhiri pendudukan Israel dan menjamin hak-hak rakyat Palestina.
"Yordania akan terus bekerja dengan orang lain untuk mencapai ini. Namun, perdamaian apa pun tidak akan permanen kecuali diterima oleh semua orang," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyambut baik setiap inisiatif yang dapat mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. (Arab News)
KEYWORD :Uni Emirat Arab Israel Negara Teluk Amerika Serikat Donald Trump
