Jakarta - Ahli Hukum Todung Mulya Lubis mengatakan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia tidak semata dilandaskan pada capaian kuantitas penindakan. Tetapi, kata dia, pemerintah seharusnya benar-benar memastikan hukum sebagai unsur utama dalam menyelenggarakan negara secara berkeadilan.
Todung mengatakan pada prinsipnya usaha penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami berbagai kemajuan. Di atas kertas, kata dia, pemerintah cukup sigap dalam menuntaskan berbagai kasus.
"Misalnya prestasi KPK, prestasi kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, LPSK, PPATK, dan prestasi statistik lainnya yang sudah banyak mencapai prestasi," ujar Todung dalam acara Rembuk Nasional Elemen Masyarakat Dalam Memperingati 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Grand Sahid, Jalan Soedirman, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Selain itu, Todung juga menyinggung berbagai terobosan baru pemerintahan Jokowi-JK dalam menegakkan supremasi hukum. Di antaranya mengenai realisasi operasi pemberantasan pungutan liar (Pungli) yang sistem kerjanya di bawah kordinasi langsung Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
"Selain itu mengenai relokasi Lapas, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), percepatan pengurusan SIM dan BPKB dan pemberantasan penyelundupan. Saya setuju," ucapnya.
Kendati demikian, Todung menyampaikan penegakan hukum tidak bisa berhenti di kasus-kasus yang bersifat mikro. Karena itu, ia mengajukan setidaknya tiga agenda utama yang harus dituntaskan pemerintah ke depan.
"Kita minta revisi hukuman mati. Tidak ada lagi pembiaran intoleransi dan pembiaran kasus HAM masa lalu, termasuk (kasus pembunuhan) Munir," sebutnya.
Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat tengah memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK di hotel Grand Sahid Jakarta. Mereka melakukan diskusi serta evaluasi terhadap capaian kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Terdapat tujuh kelompok yang dibentuk dalam acara tersebut. Pertama, Bidang Ekonomi, Bisnis dan Keuangan, Kedua, Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Ketiga, Bidang kemaritiman dan Sumber daya. Keempat, Bidang Pembangunan Manusia dan Pendidikan. Kelima, Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif. Keenam, Bidang Infrastruktur, Konektifitas dan Lingkungan Hidup. Dan Ketujuh, Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan, dan Pencapaian Daerah.
Rembuk Nasional Aliansi Elemen Masyarakat Sambut 2 Tahun Jokowi-JK Ahli Hukum Todung Mulya Lubis
