Tentara Irak di Kirkuk, Irak pada 03 Januari 2021. [Ali Makram Ghareeb - Anadolu Agency]
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Irak yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi menyetujui rancangan undang-undang wajib militer 18 tahun setelah dibatalkan pada Rabu (01/09).
Sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor Al-Kadhimi mengatakan bahwa Dewan Menteri telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut setelah ditinjau oleh Dewan Syura Negara.
Dalam pernyataan itu menyebutkan, undang-undang tersebut sekarang diharapkan akan dibahas dan disetujui oleh parlemen dalam pertemuan berikutnya.
Pengadilan Israel Akhiri Rancangan Pengecualian Wajib Militer Bagi Yahudi ultra-Ortodoks
"Hari ini, kami mencapai apa yang telah kami janjikan untuk dicapai sejak kami menjabat sebagai Perdana Menteri di depan rakyat dan sejarah," bunyi pernyataan itu dilansir Middleeast, Kamis (02/09).
"Kami menyetujui undang-undang wajib militer dan mengusulkan dana generasi masa depan yang bertujuan untuk melindungi mereka dari ketergantungan penuh pada minyak."
Parlemen Israel Gelar Pemungutan Suara UU Wajib Militer di Tengah Kemarahan Keluarga Sandera
Pada tahun 2003, penguasa sipil Amerika di Irak, Paul Primer, memerintahkan pembubaran tentara Irak dan membatalkan wajib militer.
Pemerintah Irak Wajib Militer Rancangan UU
