Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diwanti-wanti soal pentingnya realisasi investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berkeadilan bagi rakyat setempat. Apalagi, kawasan tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah dan Sarawak.
"Lagi-lagi kami ingatkan, ini sebagai bagian dari redistribusi dan keadilan rakyat. Jangan lagi orang ambil untung dan pergi dari kita. Kami berharap supaya pelibatan masyarakat setempat itu benar-benar sesuatu yang konkrit," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI Erick Tohir dan Menteri Investasi/BKPM RI Bahlil Lahadalia di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (22/9).
Rapat Kerja membahas Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan PMN Tahun 2022 dan Usulan Tambahan PMN Tahun 2021. Berikut mengenai kesiapan Kementerian Investasi/BKPM RI dalam Menjalankan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Update Investasi Dalam Negeri.
Deddy menjelaskan, jika dia telah Mendengar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tengah merancang kebijakan mengenai perijinan pertambangan rakyat. Karenanya dia meminta Menteri Bahlil untuk mencermati betul soal kebijakan tersebut.
"Tolong ini hati-hati dilihat, karena pemain tambang emas di negeri ini hanya lima. Seluruh penjuru negeri, lima orang ini. Kalau kemudian mereka berkolaborasi dengan kepala daerah, tidak akan memberikan apa-apa kepada rakyat," tegasnya.
Politisi PDIP itu menekankan, rakyat harus mendapatkan manfaat dari sumber-sumber kekayaan Negara. Disinggung bagaimana dalam pertambangan rakyat yang namanya PETI atau pertambangan tanpa izin, setiap saat ada rakyat yang mati demi sesuap nasi.
"Mohon kementerian investasi bisa memperhatikan," jelasnya.
Legislator Dapil Kaltara itu mengkritik, Menteri Bahlil soal keberpihakannya terhadap industri manufaktar di Indonesia. Kata dia, Menteri Bahlil sepatutnya berkooordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk menyelamatkan industri manufaktur.
"Banyak usaha manufaktur kita yang rusak gara-gara aturan impor kita yang tidak jelas," sebut Deddy Sitorus.
Dia menambahkan, aturan mengenai ekspor - impor ini belakangan semakin ribet dan menyebabkan banyak pengusaha manufaktur gulung tikar. Dalam bahasa sederhana Deddy Sitorus, kondisi sekarang jauh lebih mudah menutup pabrik dan kemudian beralih menjadi pedagang barang Cina.
"Ini harus diberesin juga, karena kita masih ketergantungan bahan baku luar biasa, karena banyak kerugian yang dialami pengusaha manufaktur kita karena kebijakan impor yang kacau balau. Masa kita maunya jadi pedagang barang dari luar untuk market yang begitu besar," tandasnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VI DPR Investasi Kaltara Deddy Sitorus Bahlil Lahadalia
