Bangunan baru di pemukiman Israel di Efrat selatan kota Bethlehem di Tepi Barat yang diduduki pada 14 Oktober 2020 [HAZEM BADER / AFP
WASHINGTON, Jurnas.com - Pemerintahan Joe Biden menyuarakan penentangan terhadap rencana perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu dinilai akan merusak prospek solusi dua negara.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Ned Price tegas menolak dorongan Israel baru-baru ini untuk membangun lebih banyak pemukiman di Tepi Barat. Dia juga mengkritik upaya untuk secara surut melegalkan pos-pos pemukiman tidak teratur di wilayah Palestina.
"Kami sangat prihatin dengan rencana pemerintah Israel untuk memajukan ribuan unit pemukiman besok, Rabu, banyak dari mereka jauh di Tepi Barat," kata Price, Selasa (26/10).
Pengadilan Militer Israel Perpanjang Tahanan Rumah bagi Tentara yang Dituduh Melecehkan Tahanan Palestina
"Selain itu, kami prihatin dengan terbitnya tender pada Minggu untuk 1.300 unit permukiman di sejumlah permukiman Tepi Barat. Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan."
Tetapi ditanya apakah Israel akan menghadapi dampak dari pemerintah AS atas rencana tersebut, Price mengatkan, "Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat senior, di tingkat paling senior, dengan mitra Israel kami," katanya.
AS Desak Proposal Gencatan Senjata Diterima, Hamas Khawatirkan Tuntutan Pasukan Israel Tetap di Gaza
"Mitra Israel kami tahu di mana kami berdiri, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi kami dalam hal ini," sambungnya.
Pada Senin, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan keprihatinan tentang pengumuman Israel, mengatakan bahwa semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional.
Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dalam perang tahun 1967. Sejak itu, mereka telah menduduki tanah itu dan membangun permukiman eksklusif bagi warga Israel di wilayah itu, yang oleh para kritikus disebut sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Jenewa.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juli, pakar PBB Michael Lynk menyimpulkan bahwa pemukiman Israel merupakan kejahatan perang. Pada 2016, Dewan Keamanan PBB mengutuk permukiman tersebut dalam sebuah resolusi yang mengatakan mereka tidak memiliki validitas hukum.
Sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden dan para pembantu utamanya enggan mengkritik Israel di depan umum, selain mengeluarkan peringatan umum terhadap langkah-langkah yang mereka katakan merugikan solusi dua negara.
Biden juga telah menolak beberapa seruan progresif AS untuk mengkondisikan bantuan AS ke Israel, berulang kali menekankan bahwa komitmen pemerintahannya terhadap keamanan Israel adalah “keras”.
Komentar Price pada hari Selasa datang ketika Kongres diperkirakan akan menyetujui $ 1 miliar dalam pendanaan untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, selain $ 3,8 miliar yang diperoleh Israel setiap tahun dalam bantuan militer. Biden telah mengisyaratkan dukungan untuk pendanaan baru.
Ketegangan antara pemerintahan Biden dan pemerintah Israel tampaknya muncul akhir pekan lalu setelah Israel menunjuk enam LSM Palestina sebagai organisasi teroris.
"Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif," kata Price pada Jumat ketika ditanya tentang penunjukan tersebut. (Aljazeera)
KEYWORD :pemukiman israel amerika Serikat tepi barat palestina joe biden
