Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Hasrysa
Jakarta - Kebijakan moratorium atau penangguhan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dinilai membuat gaduh pendidikan nasional.
Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Teuku Riefky Hasrysa mengatakan, proses penetapan kebijakan moratorium UN terkesan tiba-tiba dan tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR selaku mitra kerja."Sebetulnya kalau posisi kita sebagai mitra Kemendikbud mendukung program stakholder pendidikan, tapi yang kita sayangkan kebijakan yang diumumkan itu selalu dadakan dan membuat gaduh," kata Riefky, kepada Jurnas.com, Jakarta, Selasa (29/11).Ia meminta, agar pemerintah tidak menambah kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang menjadi gaduh. Untuk itu, Ia berharap setiap kebijakan yang berdampak pada siswa didik dan guru sebaiknya dibicarakan dan didiskusikan dengan mitra kerja.Moratorium UN Pendidikan Mendikbud Komisi X DPR