Anggota DPD RI, Teras Narang. (Foto: Humas DPD RI)
Jakarta, Jurnas.com - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan terus bergulir. Segala pembahasan terkait RUU IKN juga tengah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dan DPD RI.
Dalam pembahasan RUU IKN ini, pemerintah telah menyampaikan usulan untuk wilayah tersebut yang diberi nama Nusantara.
Bagi anggota DPD yang menjadi Anggota Pansus/Panja/Timus RUU IKN, Teras Narang, alasan di balik usulan nama Nusantara tersebut harus dijelaskan secara komprehensif. Sebab, pemilihan nama IKN perlu merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah Indonesia yang multikultur.
“Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah ini. Maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” ujar Teras Narang dalam keterangan resmi, Senin (17/1).
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini menyebutkan, setiap dinamika pembahasan RUU IKN perlu menjadi edukasi politik bagi publik. Sehingga pemberian nama yang sangat penting dan berdampak luas ini, perlu disampaikan dalam perspektif Indonesia kekinian dan yang akan datang.
Sebagai perwakilan dari DPD, Teras menyebut bahwa pihaknya juga perlu menyampaikan perkembangan pembahasan kepada seluruh wakil daerah yang ada. Sehingga seluruh anggota DPD dapat memahami usulan pemerintah ini.
“Dalam dinamika ini, dalam hemat kami pemerintah perlu segera menyiapkan penjelasan tertulis terkait pemilihan nama ini. Terlebih pemilihan nama ini sebelumnya tidak muncul di draf RUU maupun naskah akademik,” jelas mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR RI ini.
Warta DPD Teras Narang Ibu Kota Negara Nusantara RUU IKN Kalimantan
