Marlen Sitompul | Sabtu, 10/12/2016 04:08 WIB
Jakarta - Momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebut bagaikan `lingkaran setan`. Sebab, kontestasi Pilkada kerap menjadi awal mula terjadinya politik uang yang berujung kepada tindak kejahatan korupsi.
Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyampaikan, meski pagelaran Pilkada sebagai `lingkaran setan` praktik politik uang nyata, tetapi sangat susah dibuktikan. Dimana, praktek politik uang sudah terjadi dari hulu sampai ke hilir.
"Ini kan semacam `lingkaran setan`. Saat calon butuh kendaraan dan dana kampanye, dia harus punya uang. Saat dia membutuhkan uang, para pengusaha hitam datang membantu, tentunya dengan syarat. Saat dia perlu pengakuan dan suara instan, dia sebar uang ke pemilih," terang Fahira, melalui rilisnya, Jakarta, Jumat (9/12).
Lantas, lanjut Fahira, seorang kepala daerah yang terpilih dengan cara menggunakan politik uang, terpaksa melakukan tindak kejahatan korupsi guna mengembalikan modal kampanye.
"Nanti, saat terpilih dia harus mengembalikan semua uang yang sudah habis. Gaji kepala daerah tidak akan cukup, satu-satunya cara ya korupsi," katanya.
Kata Fahira, kampanye penyadaran yang masif tentang politik uang terutama bagi calon dan pemilih menjadi penting. Menurutnya, momen pilkada serentak ini harus dimanfaat untuk kampanye penyadaraan anti korupsi dan anti politik uang tersebut.
"Karena praktik politik uang yang bersemai saat pilkada punya relasi yang kuat dengan praktik korupsi kepala daerah dikemudian hari," jelas senator asal DKI Jakarta itu.
Partai politik, lanjut Fahira, menjadi yang terdepan mengkampanyekan penyadaran anti korupsi dan anti politik uang. Sebab, selain mempunyai massa dan konstituen yang nyata, partai politik juga punya relasi langsung kepada para calon kepala daerah.
"Saya yakin semua parpol punya komitmen tinggi memberantas korupsi hanya tinggal mengubah wacana anti korupsi menjadi praktik nyata di lapangan," kata Fahira.
Fahira berharap, partai bisa memformulasikan sebuah sistem yang benar-benar mampu menutup semua celah bagi calon kepala daerah diusung, melakukan praktik politik uang dan praktik korupsi saat nanti terpilih.
"Jika parpol mampu, maka saya rasa jihad kita melawan korupsi bisa lebih mudah," demikian Fahira.
KEYWORD :
Pilkada Serentak 2017 Politik Uang
