Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk melihat pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Pondopo Cede, Kabupaten Boyolali, Rabu 29 Desember 2021. (Foto: Supianto/ Jurnas.com))
BANDUNG, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo optimis mampu memangkas 3 persen stunting 2022. Triknya, menghadang 2 juta calon pengantin agar tidak melahirkan bayi stunting.
Hal itu ia sampaikan kepada Jurnas.com di sela acara Peningkatan Strategi Advokasi Penggerakan dan Promosi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di G.H Universal Hotel, Bandung, Kamis (28/1).
Berdasarka hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen 2019 menjadi 24,4 persen 2021.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Dengan kata lain, untuk mencapai angka stunting 14 persen di 2024, penurunan angka stunting dengan waktu yang tersisa harus sebesar 2,7 persen per tahunnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta tahun ini turun 3 persen.
"Triknya, yang mau nikah 2 juta kita hadang agar tidak melahirkan bayi stunting. Biasanya 2 juta yang menikah itu melahirkan bayi stunting sekitar 430 ribu. Ketika kita sapu bersih tidak ada yang anemia harapan saya itu turun," kata Hasto.
Hasto mengatakan, biasanya per tahun ada sekitar 4,8 juta kelahiran bayi. Dari angka tersebut, sekitar 1,2 juta yang menjadi stunting. Artinya, jika pemerintah berhasil memangkas 430 ribu bayi stunting, maka sisanya tinggal 800-an.
"Saya punya target tambahan stunting setiap tahunnya hanya sekitar 600 ribu. Kalau tambahan stunting hanya 600 ribu, maka setahun kita tercapai 3 persen," kata mantan Bupati Kulon Progro itu.
Hasto mengatakan, untuk daerah yang saat ini angka prevalensi stuntingnya masih tinggi akan mendapat perlakuan khusus di 2022. Hal itu, kata ia sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Segala upaya yang terkait dengan kemitraan ini kita arahkan dulu ke NTT. Kemudian nanti kalau kantong yang penduduknya banyak seperti Jawa Barat ada upaya-upaya kemitraan dengan swasta. Kita prioritaskan ke daerah itu," ujarnya.
SSGI 2021 mencatat, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi dari 34 provinsi Indonesia. Disusul Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan.
KEYWORD :BKKBN Hasto Wardoyo Penurunan Angka Stuting
