Jum'at, 14/03/2025 10:24 WIB

Pemerintah Jokowi Kesampingkan Agenda HAM

Marlen Sitompul | Senin, 12/12/2016 17:21 WIB


Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terabaikan.

Kabinet Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

Jakarta - Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terabaikan. Dimana, janji Presiden Jokowi saat kampanye untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu belum terwujud.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dirilis Setara Institute soal indeks kinerja HAM tahun 2016, dalam rangka memperingati hari HAM Internasional dan evaluasi tahunan kondisi HAM di Indonesia.

Peneliti Setara Institute Bidang HAM, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan, kinerja pemerintahan Jokowi belum memberi manfaat yang signifikan dalam sektor HAM selama dua tahun terakhir.

"Masih mengesampingkan agenda pemajuan HAM, khususnya di bidang hak sipil dan politik," kata Rosyidi, di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kata Rosyidi, pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan pembangunan bidang infrastruktur ketimbang sektor yang berkaitan dengan HAM khususnya sektor sipil dan politik.

"Kepemimpinan Jokowi masih lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur," tegasnya.

Ia menjelaskan, janji pemerintah mengusut tuntas perkara pelanggaran HAM masa lalu belum terwujud. Misalnya, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membuka dokumen TPF Munir, meski menurut survei memberi sentimen positif, tapi tetap tidak berdampak baik karena dokumen tersebut dinyatakan hilang oleh Setneg.

KEYWORD :

Kasus HAM Pemerintahan Jokowi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER