Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma. (Foto: Humas DPD For Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum menyoroti adanya aktivitas penambangan emas ilegal di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, seolah telah terjadi pembiaran hingga aktivitas tambang ilegal ini berlangsung secara leluasa.
“Akibatnya, keberadaan tambang ilegal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Manokwari diketahui juga telah menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) terkait tambang ilegal ini,” terang dia dalam keterangan resmi, Senin (11/4).
Filep menilai, aktivitas penambangan tersebut tak lagi dilakukan secara tradisional dan telah berjalan secara modern dan profesional. Hal itu terbukti dari adanya sejumlah alat berat seperti ekskavator di lokasi tambang. Oleh sebab itu, Filep mencurigai aktivitas ilegal ini telah terorganisasi secara terstruktur dan masif oleh oknum tertentu.
“Bila kita amati dengan seksama, tambang ilegal ini sudah dilakukan secara modern dan profesional karena sejumlah alat berat seperti ekskavator dan lain sebagainya telah dijadikan sebagai alat untuk mengoperasikan atau melakukan aktivitas tambang ilegal tersebut dan jumlah eksavator yang banyak ini mencerminkan bahwa aktivitas tambang ilegal ini benar-benar nyata dan benar-benar terorganisasi dengan baik,” ujar Filep.
Filep Wamafma sebelumnya juga telah menyampaikan persoalan tambang ilegal tersebut kepada Kapolda dan Pangdam Papua Barat. Akan tetapi, hingga kini aktivitas ilegal itu masih terjadi dan terus berlanjut. Oleh sebab itu, ia kembali mempertanyakan kinerja Kapolda Papua Barat dan Pangdam Papua Barat yang tidak segera mengambil tindakan tegas.
“Sebagai senator, saya pernah menyampaikan kepada Pangdam waktu itu dan juga Kapolda tentang persoalan adanya tambang-tambang ilegal. Tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini masih saja ada aktivitas tambang ilegal. Tentu sebagai Senator Papua Barat kita mempertanyakan kinerja Polda Papua Barat dan Pangdam Papua Barat yang seperti membisu dan seperti menutup telinga, menutup mata dan seolah-olah ada pembiaran atas aktivitas ilegal itu,” ungkap Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.
Lebih lanjut, karena aktivitas ini telah sangat meresahkan masyarakat dan tidak ada langkah hukum yang memberhentikan proses tambang ilegal ini maka sebagai Senator Barat, Filep meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera membentuk Satgas guna mengevaluasi kinerja Kapolda Papua Barat dan Pangdam Papua Barat dalam menjaga dan melindungi wilayah hukumnya masing-masing termasuk terhadap tambang-tambang ilegal di Papua Barat.
“Sekali lagi kami minta dengan tegas Panglima TNI dan Kapolri untuk segera melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap Kapolda Papua Barat dan jajarannya, Pangdam Papua Barat dan jajarannya yang tidak melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap perlindungan terhadap sumber daya alam dan terhadap keamanan di daerah khususnya terkait dengan penambangan ilegal,” tegasnya.
“Panglima TNI dan Kapolri segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan wibawa institusi TNI dan Kepolisian Negera di Papua Barat sehingga rakyat di daerah benar-benar percaya terhadap kedua institusi ini,” tambahnya.
KEYWORD :
Warta DPD Filep Wamafma tambang ilegal Manokwari TNI Kapolri IUPR
