Rabu, 05/02/2025 10:58 WIB

Lima Jurus DPR untuk Pemerintah Atasi TKA Ilegal

Marlen Sitompul | Kamis, 29/12/2016 15:56 WIB


Panja pengawasan TKA yang dibentuk Komisi IX DPR telah mengeluarkan jurus atau rekomendasi untuk segera dilaksanakan pemerintah.

Gedung DPR

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) pengawasan tenaga kerja asing (TKA) yang dibentuk Komisi IX DPR telah mengeluarkan jurus atau rekomendasi untuk segera dilaksanakan pemerintah. Apa saja jurus DPR untuk mengatasi maraknya TKA di Indonesia?

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mengatakan, rekomendasi Panja pengawasan TKA itu terdiri dari lima point penting. Pertama, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menambah penyidik PNS (PPNS).

"Pasalnya, penyidik yang dimiliki oleh kemenaker yang jumlah tidak lebih dari 1800 orang dinilai tidak mampu mengawasi seluruh perusahaan yang ada. Apalagi, belakangan ini banyak perusahaan baru yang mempekerjakan tenaga kerja asing," kata Saleh, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (29/12).

Kedua, komisi IX mendesak pemerintah membentuk satgas penangangan TKA ilegal yang melibatkan kementerian lembaga terkait. Termasuk, kemenaker, imigrasi, kepolisian, BIN, BAIS, kemenlu, dan BKPM.

Saleh melanjutkan, rekomendasi yang ketiga adalah mendesak pemerintah untuk menerapkan tindakan tegas bagi semua TKA ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk perusahaan pengerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal.

"Sejauh ini, komisi IX melihat bahwa tindakan yang dijatuhkan masih lebih banyak yang bersifat administratif, belum banyak yang ditangani secara pro justisia," terangnya.

Lalu yang keempat, lanjut Saleh, komisi IX DPR mendesak kemenaker untuk merevisi permenaker 35/2015. "Setidaknya, kemenaker kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan skills serta transfer of knowledge," katanya.

Kata Saleh, rekomendasi yang terakhir adalah Komisi IX mendesak pemerintah agar memperioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur dan juga proyek yang didanai oleh pihak asing. "Dengan demikian, lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Saleh berharap agar pemerintah dapat melaksanakan hasil rekomendasi Panja pengawasan TKA yang dibentuk komisi IX beberala waktu lalu tersebut.

"Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan berbagai persoalan terkait TKA dapat diselesaikan. Termasuk TKA ilegal yang banyak disoroti oleh  banyak pihak belakangan ini," demikian Saleh.

KEYWORD :

TKA Ilegal Panja TKA Ilegal Saleg Daulay




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER