Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta
Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nur Kholis enggan berkomentar soal dugaan penyelewengan anggaran fiktif Kesetjenan senilai Rp820 juta dan anggaran rumah dinas fiktif senilai Rp330 juta yang sebelumnya ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nur Kholis hanya menyebut jika pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak BPK terkait hal dugaan penyelewengan anggaran fiktif di instansinya itu.
Itu disampaikan Nur Kholis usai bertemu pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Komunikasi itu bakal dilakukan lantaran temuan itu awalnya berasal dari BPK. "Nanti kita juga tanya ke BPK seperti apa. Itu kan dari BPK asalnya," ucap Nur Kholis.
Nur Kholis juga enggan berkomentar soal penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait dugaan penyelewengan tersebut. Menurut Nur, pihaknya masih menunggu penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
"Soal itu nanti kita koordinasi dengan BPK sama aparat penegak hukum yang lain. Nanti kan mereka akan cek kesimpulannya seperti apa," tutur Nur Kholis.
Saat bertemu pimpinan KPK, dugaan penyelewengan anggaran ini menjadi salah satu hal yang dibahas pimpinan Komnas HAM. Menurut Nur, pihaknya dan lembaga superbody pimpinan Agus Rahardjo Cs bersepakat membentuk tim bersama untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran Komnas HAM.
"Kami ingin membentuk tim bersama untuk perbaikan internal Komnas HAM. Itu tim pertama," terang dia.
Komnas HAM selain itu juga menggandeng KPK terkait proses seleksi rekrutmen Komisioner KPK periode 2017-2021. KPK diminta untuk untuk menelusuri rekam jejak para calon Komisioner Komnas HAM.
"Tim kedua kan ini Komnas HAM akan berakhir periode kami 2017. Nah untuk Pansel (Panitia Seleksi) sudah ada sekretariatnya. Tadi kami mintakan untuk Sekretariat Pansel berasal dari KPK salah satunya. Jadi untuk membantu proses seleksi anggota Komnas HAM ke depan itu lebih terbuka dan transparan," ujar Nur Kholis.
KEYWORD :Komnas HAM KPK
