Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meluncurkan komitmen Family Planning 2030 (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai mengantisipasi kondisi pasca bonus demografi.
Pasalnya, setelah era bonus demografi selesai pada 2030, penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua. Karena itu, menurut dia, penanganan ini harus dimulai dari perencanaan keluarga.
"Keluarga berencana mestinya juga sudah mengantisipasi setelah tahun 2030. Ketika kita berada di puncak bonus demografi kemudian yang akan segera diikuti dengan ageing population atau negara penduduk menua," kata Muhadjir dalam peluncuran Commitment Family Planning 2030 di Jakarta, pada Senin (1/8).
Commitment Family Planning 2030 atau disingkat FP 2030 merupakan kemitraan di tingkat global bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan berinvestasi pada konsep keluarga berencana berbasis hak.
FP 2030 merupakan keberlanjutan dari FP 2020. Peluncuran Komitmen FP 2030, yang diselenggarakan oleh BKKBN, didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA), dan Yayasan Cipta.
Seperti diketahui, pemerintah melalui BKKBN memiliki kampanye `dua anak cukup` untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penurunan laju penduduk dengan kampanye tersebut cukup berhasil.
Namun, Muhadjir khawatir bila kampanye ini terus digencarkan sampai pasca bonus demografi, maka generasi produktif Indonesia akan kurang di masa ageing population.
Karenanya, dia meminta agar BKKBN bisa mempersiapkan kajian kebijakan yang komprehensif untuk keluarga berencana pasca masa puncak bonus demografi agar tidak kekurangan penduduk usia produktif di masa ageing population.
"Saya tidak tahu apakah suatu saat masih akan relevan dua anak cukup, atau apakah semakin banyak anak semakin cukup. Karenanya kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan," terang dia.
Menko PMK khawatir, bila Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi kemudian pasca bonus demografi juga tidak menyisakan penduduk produktif, maka Indonesia akan terjebak di ekonomi menengah ke bawah.
"Saya khawatir betul kalau nanti kita memasuki ageing population ekstrem, yang produktif sedikit sekali. Sementara kita belum bisa maksimal memanfaatkam bonus demografi ini maka ini bisa menjadi middle income trap, terperangkap dalam penghasilan menengah," imbuh Muhadjir.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menerangkan bahwa saat ini BKKBN masih berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas.
Dia menjelaskan, penanganan keluarga berencana telah beralih dari penanganan kuantitas menjadi penanganan kualitas. Hasto juga menerangkan, saat ini yang ingin diwujudkan adalah generasi yang berkualitas dan sehat untuk menyongsong bonus demografi.
Hasto menerangkan, visi Program Keluarga Berencana Indonesia pada akhir tahun 2030 ialah mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara sukarela dan berkualitas.
Juga, memenuhi hak dan kesehatan seksual dan reproduksi melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk semua tingkatan masyarakat dan didukung oleh kebijakan di tingkat nasional hingga sub-nasional.
"Memenuhi hak kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau sehingga zero unmet need for family planning, zero preventable maternal death, dan zero gender based violence ini menjadi komitmen kuat kami untuk terus diwujudkan di 2030," kata Hasto.
"Peluncuran komitmen FP2030 sangat penting sebagai upaya determinasi pemangku kepentingan. Kita siap untuk mewujudkan pelayanan keluarga berbasis berbasis hak yang sukarela tanpa paksaan dan juga tentu berkualitas dan komprehensif," imbuh dia.
KEYWORD :Muhadjir Effendy Menko PMK BKKBN Keluarga Berencana Bonus Demografi
