Seorang pakar PBB telah menemukan bahwa masuk akal untuk menyimpulkan kerja paksa terjadi di Xinjiang China (File: Reuters)
JAKARTA, Jurnas.com - Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, tuduhan bahwa China mengawasi kerja paksa warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang adalah kredibel dan persuasif.
Dalam sebuah laporan kepada Majelis Umum PBB, pelapor khusus tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer, Tomoya Obokata, mengatakan masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa terjadi di wilayah barat jauh China, di mana para aktivis mengatakan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim telah ditahan di kamp-kamp interniran.
Obokata mengatakan dalam laporan itu, yang diedarkan pada Rabu (17/8), bahwa bukti kerja paksa ada di dalam sistem pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kejuruan dan program pengentasan kemiskinan yang melibatkan pemindahan surplus pekerja pedesaan ke pekerjaan lain.
Sementara program semacam itu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi etnis minoritas seperti yang diklaim oleh pemerintah, bukti menunjukkan bahwa pekerjaan itu dalam banyak kasus bersifat tidak sukarela," katanya.
"Lebih lanjut, mengingat sifat dan luas kekuasaan yang dijalankan atas pekerja selama kerja paksa, termasuk pengawasan yang berlebihan, kondisi hidup dan kerja yang sewenang-wenang, pembatasan pergerakan melalui interniran, ancaman, kekerasan fisik dan/atau seksual, dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, beberapa kasus-kasus tersebut dapat dianggap sebagai perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang memerlukan analisis independen lebih lanjut," kata Obokata.
Obokata mengatakan mencapai kesimpulannya berdasarkan penilaian independen atas informasi yang tersedia, termasuk kesaksian para korban, penelitian akademis, dan laporan pemerintah.
Temuan pelapor muncul setelah Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan sanksi terhadap pejabat dan bisnis yang terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Presiden Asosiasi Uighur Victoria di Melbourne, Australia, Alim Osman, menyambut baik laporan PBB tersebut.
"Kami telah memberi tahu dunia selama bertahun-tahun bahwa China menggunakan perbudakan Uighur sebagai alat penting yang memungkinkan ekonomi China dan menjadikan genosida Uighur yang sedang berlangsung sebagai usaha yang menguntungkan," kata Osman kepada Al Jazeera.
"Sungguh melegakan melihat PBB akhirnya mengakui sejauh mana kekejaman ini terjadi. Sekarang tindakan nyata diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok atas kejahatan ini berdasarkan temuan baru-baru ini," tambahnya.
Seorang aktivis Uighur yang berbasis di Sydney, Australia, Fatimah Abdulghafur, menggambarkan laporan itu sebagai awal yang baik.
"Laporan PBB tidak dapat mengubah atau menghentikan situasi mengerikan orang-orang Uighur di Turkistan Timur yang diduduki China, tetapi ini tidak berarti bahwa laporan itu tidak ada gunanya," kata Abdulghafur kepada Al Jazeera, merujuk pada Xinjiang dengan nama yang disukai oleh banyak orang Uighur.
"Laporan PBB adalah catatan resmi untuk mendokumentasikan krisis Uighur/Turkestan Timur," sambungnya.
China telah membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk genosida, dan telah memuji pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan mengurangi ekstremisme kekerasan dan kemiskinan.
Pada hari Rabu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menuduh Obokata memercayai disinformasi, menyalahgunakan wewenangnya dan berfungsi sebagai alat politik untuk pasukan anti-China.
"Pemerintah China mengikuti filosofi pembangunan yang berpusat pada rakyat dan sangat mementingkan melindungi hak dan kepentingan pekerja," kata Wang dalam konferensi pers reguler.
"Kami melindungi persamaan hak pekerja dari semua kelompok etnis untuk mencari pekerjaan, untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, dan untuk berbagi keuntungan dari kemajuan sosial ekonomi. Beberapa kekuatan memanipulasi masalah terkait Xinjiang dan mengarang disinformasi tentang `kerja paksa` di Xinjiang," tambahnya.
Dalam laporannya, Obokata juga menyoroti kegigihan perbudakan domestik di negara-negara Teluk, Brasil dan Kolombia, dan perbudakan tradisional di Mauritania, Mali dan Niger.
Dia mengatakan pernikahan paksa atau pernikahan anak terus menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Afghanistan, Somalia, Republik Demokratik Kongo, Kamboja, India, Kazakhstan, Sri Lanka, Vietnam, Bolivia, Kolombia, dan Honduras.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :Kerja Paksa di China Pakar PBB Xinjiang
