Para tokoh yang hadir di acara Haul Gus Dur yang diselenggarakan MDD Initiative
Jakarta - Pengamat politik CSIS J Kristiadi secara terbuka mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya jauh dari konsep revolusi mental. Sebagai gagasan besar yang dijanjikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kristiadi menilai konsep revolusi mental memiliki muatan nilai perjuangan kerakyatan yang sempurna.
Ungkapan itu disampaikannya tepat dihadapan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang secara bersamaan ikut hadir dalam serasehan bertema Gus Dur Sang Aktivis di MMD Initiative, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (11/o1) lalu.
"Tetapi kebijakan-kebijakan (pemerintah), menurut saya jauh dari harapan. Terus terang saja Pak Luhut, mohon maaf ini, revolusi mental itu isu yang sangat sintal dan mendalam," ujar Kristiadi.
Luhut Panjaitan sebelum Airlangga Mundur Ketum Golkar: Kita Harus Kompak, Jangan Mau Diintimidasi
Mendengar pernyataan Kristiadi itu, Luhut tampak mangguk-mangguk. Terlihat sejumlah tokoh nasional turut hadir di acara.
Di antaranya istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mantan Menteri Sekretaris Negara Bondan Gunawan, Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Maskur Musa, Mantan Menteri luar Negeri Alwi Shihab serta sejumlah pimpinan agama.
Kristiadi juga mengungkap masyarakat Indonesia belum mampu mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai perilaku hidup. Disatu sisi, ia mengkritisi bangunan politik nasional yang semakin berjarak dengan semangat Pancasila.
Seharusnya, kata dia, ajaran Pancasila menjadi prinsip politik yang ditunjukkan elit politik dan selanjutnya menjadi cerminan bagi rakyat Indonesia.
Afrika Bakal jadi Pasar Baterai EV Indonesia
"Ada pancasila, katanya ada partai. Pancasila belum juga diwujudkan yang rakyat percaya, ini pancasila bener nih. Kalo sila-silanya orang hafal," ucapnya.
Kristiadi mengingatkan, pemerintah harus berbenah dengan mengembalikan kebijakannya yang berorientasi Pancasila. Tidak hanya kepada eksekutif, Ia juga berharap para wakil rakyat di DPR memiliki komitmen yang sama menegakkan bangsa dalam kerangka visi Pancasila.
"Tapi kalo tidak ada kebijakan yang lebih tegas dan jelas dengan paradigma yang betul-betul jelas, ini juga akan berhenti di situ. Misalnya sekarang apa sih, sekarang adakah politik pendidikan dalam menyusun UU di republik ini. Wah, pak prof Mahfud tau persis bagaimana amburadulnya proses legislasi itu. Saya kadang heran, sebetulnya negara ini ada banyak alasan menjadi negara maju. Ngga jalan karena apa? Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila," paparnya.
KEYWORD :luhut panjaitan mmd inisiatif haul gus dur
