Pelepasan produk hortikultura impor yang tertahan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian (Kementan) karena tidak dilengkapi dengan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Karantina Pertanian Tanjung Priok, Badan Karantina Pertanian (Barantan) melepas 40 kontainer berisikan produk hortikultura asal luar negeri yang sempat ditahan sejak tanggal 27 Agustus hingga 30 September 2022.
"Seluruh produk hortikultura ini telah melalui serangkaian tindakan karantina, dan dipastikan sehat dan aman. Tertahannya komoditas tersebut akibat tidak adanya dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)," kata Kepala Barantan, Bambang saat melakukan pelepasan kontainer tertahan serentak di tiga pelabuhan secara virtual di Jakarta, Sabtu (1/10).
Menurut Bambang, serangkaian pengujian keamanan pangan yang tepat, yakni telah memiliki Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium yang teregistrasi sesuai Permentan 55 tahun 2016.
Selain itu dipastikan bebas dari hama dan penyakit yang berbahaya atau telah memiliki jaminan kesehatan media pembawa dengan telah adanya phytosanitary certificate (PC) dari negara asal. "Jadi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat," tambahnya.
Sebagai informasi, produk hortikultura impor yang tertahan antara lain cabe kering, klengkeng, jeruk, anggur, apel berasal dari enam negara yakni, China, Amerika Serikat, Australia, India, Afrika Selatan, dan Thailand.
Pelabuhan Tanjung Priok Layani 25 Ribu Pemudik
Komoditas yang sudah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut tertahan di tiga pelabuhan yakni Belawan, Surabaya dan Tanjung Priok sejak 27 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2022.
RIPH, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Hortikultura dan digunakan sebagai perizinan impor komoditas hortikultura yang telah berlaku sejak diterbitkannya Permentan 39 tahun 2019 dan tetap berlaku hingga saat ini.
Penerbitan Permentan 05 tahun 2022 tentang pengawasan RIPH adalah penugasan kepada Barantan untuk mengawasi seluruh produk impor hortikultura yang wajib RIPH sesuai dengan peraturan sebelumnya.
Anggota Ombusdman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika yang hadir mengapresiasi respon cepat Kementan melalui Barantan untuk menindaklanjuti rekomendasi ORI.
"Saat ini kami melihat ada dua Kementerian yang mengatur perizinan importasi hortikultura. Untuk itu saya berjanji akan menindaklanjuti guna mengharmoniskan ketentuan tersebut melalui Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Yeka.
Yeka juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan beberapa butir rekomendasi yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. "Saya mengapresiasi Barantan atas pelepasan terhadap kontainer yang tertahan saat ini," tambahnya.
Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati yang juga hadir menyebutkan bahwa penahanan kontainer oleh Barantan berakibat kepada buruknya kinerja pelabuhan. Sebelumnya kinerja layanan Barantan dipelabuhan diakui terbaik dalam penilaian Stranas Pencegahan Korupsi (PK).
Untuk mencegah hal ini terjadi kembali maka KPK memerintahkan agar pelaksanaan regulasi ini diintegrasikan dalam sistem INSW dan NK. "Kami telah memberikan waktu dua minggu, dan akan kami evaluasi," sebut Niken.
Komitmen Penyederhanaan Tata Niaga
Penahanan terhadap komoditas hortikultura yang dilakukan oleh Barantan telah memberikan efek jera kepada pelaku usaha, sehingga diharapkan kedepan setiap pemasukan produk hortikultura dilengkapi dengan RIPH.
"Semoga kejadian penahanan ini tidak berulang dan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo, red) Barantan akan tetap melaksanakan Permentan 05/2022,"tegas Bambang.
Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok, Hasrul menyampaikan bahwa tindakan merilis atau melepas komoditas yang tertahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementan melalui Barantan dalam menjalankan Paket Ekonomi XV yang menjadi arahan dan Instruksi Presiden RI dalam penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor. Hal ini juga menjadi komitmen dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5/2020 tentang National Logistic Ecosystem (NLE).
Pelepasan terhadap komoditas hortikultura asal luar negeri juga telah sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan antara Ombudsman dengan Direktur Jenderal Hortikultura tanggal 22 September 2022, Produk Hortikultura yang sudah memenuhi uji Laboratorium, selanjutnya dapat dikeluarkan dari area pelabuhan, namun tetap berkewajiban RIPH.
Hasrul juga menambahkan pihaknya berkomitmen dalam melaksanakan tusi perkarantinaan yakni dalam mencegah masuk masuk, keluar dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan.
Selain itu juga dalam penerapan efiktifitas dan efisiensi pelayanan di pelabuhan, dan memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan perkarantinaan yang menjadi hal vital untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional, pungkas Hasrul.
KEYWORD :Produk Hortikultura Tertahan Badan Karantina Pertanian Pelabuhan Tanjung Priok RIPH
